(pelitaekspres.com) –LAMPUNG — Keberhasilan implementasi program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung, tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada proses pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pesan kunci ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Provinsi Lampung Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Kamis (20/11).
Pertemuan ini difokuskan sebagai forum strategis untuk mengkalibrasi kebijakan dan menjamin akuntabilitas. Data lapangan yang kredibel dipastikan menjadi landasan untuk memastikan target intervensi gizi dan pendidikan dapat tercapai secara optimal.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyoroti pentingnya integrasi data dan evaluasi yang kuat dalam memastikan efektivitas program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa sinergi ini merupakan fondasi kerja sama BPS dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan survei monitoring dan evaluasi.
“Pemantauan dampak jangka panjang hanya dapat dilakukan melalui integrasi data dan kerja bersama berbagai pihak yang terlibat, memastikan setiap langkah program terukur,” jelas Ahmadriswan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Provinsi Lampung, Ridwan Saifuddin, menegaskan kembali posisi Program MBG sebagai ‘Investasi Pembangunan Generasi Lampung Maju’. Dalam konteks Monev, Ridwan menekankan bahwa evaluasi ini berfungsi sebagai alat pengaman vital. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah investasi tersebut benar-benar menghasilkan dampak positif, seperti penurunan angka stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa peran Pemerintah Provinsi dalam menjaga rantai pasok dan stabilitas harga bahan pangan menjadi fokus utama dalam evaluasi. Keberhasilan program sangat bergantung pada kelancaran logistik, dan Monev berfungsi untuk memetakan potensi hambatan di masa depan serta merumuskan solusi yang bersifat preventif.
Kehadiran unsur akademisi dalam Monev ini menyoroti fungsi evaluasi sebagai platform integrasi kebijakan lintas sektor. Teguh Endaryanto, Ketua Jurusan Agribisnis FP Unila, memandang hasil Monev ini sebagai penentu validitas program.
“MBG adalah program lintas sektor yang kompleks. Data yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi ini sangat vital untuk memverifikasi bahwa dampak positif multidimensi mulai dari penurunan anemia, peningkatan hasil belajar, hingga efek redistribusi ekonomi yang mengurangi beban rumah tangga miskin benar-benar dapat terealisasi di lapangan,” jelas Teguh.
Ia menegaskan bahwa temuan Monev menjadi jembatan antara harapan teoretis (peningkatan human capital) dengan praktik implementasi, memungkinkan penyesuaian strategi yang mulus antara manfaat Gizi & Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Rumah Tangga.
Melangkah lebih jauh dari aspek makanan, rapat evaluasi turut menyoroti aspek keberlanjutan. Melalui paparan dari Feri Eriyadi, Penyelia Laboratorium UPTD Lingkungan DLH Lampung, Monev menetapkan bahwa keberhasilan program harus mencakup manajemen risiko lingkungan yang komprehensif.
Fokus DLH pada perencanaan dan pengawasan pengelolaan limbah (residu MBG) menunjukkan komitmen bahwa Program MBG dirancang untuk berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemilahan sampah dan edukasi tentang pengurangan food waste, memastikan inisiatif strategis ini memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.