(pelitaekspres.com) –PALEMBANG- Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,49% (mtm), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumatera Selatan tercatat 2,91% (yoy), stabil dari bulan sebelumnya (2,91%; yoy), sementara inflasi nasional tercatat meningkat menjadi 2,92% (yoy) dari 2,72% (yoy).
Dengan demikian, capaian inflasi Sumatera Selatan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%, yang menandakan terjaganya inflasi pada 2025.
Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada periode laporan utamanya didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi, yaitu emas sebesar 0,09% (mtm), bawang merah sebesar 0,07% (mtm), daging ayam (0,07%), cabai rawit (0,06%), dan cabai merah (0,05%).
Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan sejalan dengan permintaan yang tinggi dari masyarakat sebagai instrumen safe-haven asset di tengah gejolak ekonomi global.
Di sisi lain, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sementara itu, aneka komoditas horti, seperti bawang merah dan aneka cabai, tercatat mengalami tekanan harga akibat pasokan dari daerah sentra yang terbatas karena gangguan cuaca.
Ke depan, inflasi Sumatera Selatan diprakirakan tetap terjaga meskipun terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi bersama, seperti tren peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Tahun Baru Imlek dan Isra Mi’raj.
Tekanan harga pangan dan hortikultura berpotensi muncul seiring curah hujan yang diprediksi masih tinggi hingga bulan Februari, serta sisa dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera, sehingga penguatan koordinasi pasokan dan distribusi pangan menjadi sangat penting agar ketersediaan tetap terjaga dan harga tetap terkendali.
Lebih lanjut, harga emas perhiasan masih berpotensi berada pada level tinggi akibat dinamika global yang memengaruhi inflasi inti. Namun di lain sisi, laju inflasi diprakirakan ditahan oleh normalisasi permintaan barang dan jasa pasca puncak konsumsi pada periode liburan akhir tahun serta penurunan harga BBM non subsidi di awal Januari 2026.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4).
Berbagai langkah konkret dilakukan, antara lain penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang hingga akhir Desember tercatat sekitar 542 OPM telah dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, serta penyaluran komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
Selain itu, TPID secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan dengan tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan, GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa bibit, benih, serta sarana dan prasarana budidaya cabai dan bawang merah, sekaligus memperkuat kapasitas kelompok wanita tani, rumah tangga, penyuluh, dan PKK melalui kegiatan capacity building di empat zona wilayah.
Adapun sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut akan dilakukan pendampingan pasca panen, pengolahan hasil (diversifikasi produk), pembentukan koperasi, serta sinergi dengan TPID untuk menjaga stabilitas harga, dan replikasi model klaster di wilayah potensial lainnya.
Sementara dalam rangka menjamin kelancaran distribusi komoditas di Sumatera Selatan, TPID Sumatera Selatan senantiasa mendukung melalui pemberian subsidi harga dan ongkos angkutan untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan.
Pada bulan Desember lalu telah diberikan subsidi ongkos angkut untuk komoditas beras SPHP dalam kegiatan OPM yang dilaksanakan di Halaman Hotel Swarnadwipa, Palembang (23/12/25) dan Halaman UPTD Dishub Lemabang, Palembang (29/12/25)
Seluruh langkah tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi yang efektif melalui forum komunikasi dan koordinasi, seperti rapat koordinasi, high level meeting serta capacity building, hingga publikasi, sehingga kebijakan dapat tersampaikan secara luas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai contoh, telah dilakukan HLM TPID Provinsi Sumatera Selatan (4/12) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru guna membahas mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan kegiatan tersebut juga ditindak lanjuti oleh 4 TPID Kab/Kota yaitu Kota Lubuklinggau (9/12), Kabupaten Muara Enim (15/12), Kabupaten Ogan Komering Ilir (18/12), dan Kabupaten Ogan Ilir (19/12) yang melaksanakan rapat koordinasi dan high level meeting untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Selatan.
Lebih lanjut, sebagai bukti nyata dedikasi TPID Sumatera Selatan dalam mengawal inflasi, TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID Kota Palembang menerima apresiasi dari Presiden RI yaitu TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025 dan TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan.
Berbagai program strategis, baik melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tingkat nasional maupun Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) di tingkat daerah, akan terus dioptimalkan sebagai langkah konkret pengendalian inflasi.
Selain itu, TPID Sumatera Selatan akan senantiasa memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, serta instansi terkait guna memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan, termasuk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seluruh upaya tersebut tidak hanya difokuskan untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (ril/dkd)