(pelitaekspres.com) PALEMBANG- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, M.M., menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel, Selasa (15/7/2025) di Hotel The Zuri Palembang.
Dalam forum strategis ini, Gubernur Herman Deru menyoroti pentingnya sinergi antar instansi dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Ia menilai bahwa isu-isu sosial tersebut tidak bisa ditangani oleh satu dinas saja, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Jadi saya minta ada peran serta dari dinas-dinas lain yang berkaitan dengan perlindungan anak,” ujarnya tegas.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam Rakor tersebut adalah tentang program “Sekolah Rakyat” yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Program pendidikan inklusif ini akan resmi diluncurkan secara nasional pada bulan Agustus 2025 dan direncanakan akan dimulai dengan 100 sekolah di seluruh Indonesia.
Herman Deru menyampaikan kabar menggembirakan bahwa beberapa sekolah dari program ini akan ditempatkan di wilayah Sumatera Selatan. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen Sumsel dalam mendukung program pendidikan yang pro-rakyat.
“Ini menunjukkan Sumsel mendapat perhatian khusus dalam pendidikan inklusif,” tuturnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak-anak di daerah. Menurutnya, pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Ia meminta semua pihak, terutama dinas-dinas yang berwenang seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar bahu-membahu menyukseskan program-program ini.
“Tidak bisa satu dinas bekerja sendiri. Harus ada kerja sama yang kompak dan saling mendukung,” tegasnya.
Rakor PPA ini juga mengangkat sejumlah temuan penting dari laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel. Laporan tersebut menunjukkan masih adanya banyak anak di Sumsel yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi perlindungan hukum, pendidikan, hingga kesehatan.
Dalam konteks itu, Herman Deru menilai kehadiran program seperti Sekolah Rakyat sangat relevan. Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam upaya membangun generasi yang terlindungi secara fisik dan psikologis.
“Sekolah Rakyat harus jadi medium untuk memperkuat nilai-nilai perlindungan,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk ikut mendukung penuh pelaksanaan program ini, terutama dalam hal penyediaan sarana dan penguatan SDM yang memahami pentingnya perlindungan anak. Dengan begitu, kata Deru, Sumsel bisa menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap akan terbangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tercapainya tujuan besar mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang ramah anak dan unggul dalam pemberdayaan perempuan.(dkd)