(pelitaekspres.com) – JAYAPURA – Walikota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, S.Ip MM membuka Rapat Koordinasi Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota se Tanah Papua di Pemerintah Kota Jayapura digelar pada Jumat 5 dan 6 November, bertempat di Hotel Horison Kotaraja Jayapura. (5/11/2021)
Pelaksanaan Rakor ini sangat strategis dan penting untuk membahas kendala-kendala dan sekaligus penyamaan persepsi dalam peningkatan kompetensi aparatur serta, mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan aparatur di jajaran pemerintah provinsi Papua dan Kabupaten Kota.
Dalam sambutanya itu, Walikota Jayapura menyampaikan bagaimana pentingnya fasilitas penunjang kediklatan bagi kepegawaian guna pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sehingga menunjang kinerja pemerintahan. walikota jayapura juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah kota jayapura menjadi Tuan Rumah bagi pelaksanaan Rakor Kediklatan ini.
Walikota jayapura menyampaikan tujuan terima kasih bagi peserta Rakor Kediklatan yang datang menghadiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Kota Jayapura, sebagai ibu kota provinsi Papua pemerintah Kota Jayapura terus berbenah dalam menyiapkan pelayanan pelayanan bagi masyarakat kota jayapura, 362.996 jiwa, dengan jumlah yang banyak tersebut dalam melalui masa pandemi saya Walikota Jayapura sebagai pimpinan Satgas Penanggulangan Covid-19 di kota jayapura, alhasil saat ini jumlah pasien terkonfirmasi covid-19 yang dirawat tersisa 9 orang, dan jika sembilan yang tersisa tersebut dinyatakan negatif covid maka kota jayapura akan masuk pada zona hijau.
Tomi Mano juga menyampaikan bahwa pentingnya pengembangan SDM Aparatur di Provinsi Papua, sehingga pelaksanaan kediklatan bagi aparatur sipil negara guna menjadi corong aparatur tersebut harus terus berjalan, dengan demikian untuk mengatasi masalah ketertinggalan proses pembangunan di Provinsi Papua diperlukan penugasan khusus kepada SDM Aparatur yang bersedia untuk dapat menyalurkan bakat serta talentanya dengan pembagian tugas dan beban kerja yang fungsional dan profesional sehingga menjadi suatu keniscayaan untuk menyediakan agenda peningkatan kualitas SDM aparatur yang optimal dan menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.
Mano juga mengharapkan agar semua ASN yang memenuhi syarat wajib diikutkan dalam diklat kepemimpinan, sehingga ASN yang bekerja dilingkungan pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten dan Kota dapat memperhatikan hal ini, sehingga ASN yang bekerja dapat memperoleh peningkatan kualitas pengetahuan secara bertahap dan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan, hal tersebut untuk menghindari ASN yang dilantik menduduki suatu jabatan namun belum mengikuti diklat kepemimpinan bagi ASN sedangkan kemampuan dari ASN tersebut sangat baik, dan layak untuk menduduki jabatan yang dimaksud.
Oleh karena itu BTM mengharapkan adanya suatu agenda kerja kediklatan yang terprogram dan didukung oleh kebijakan daerah baik pemerintah provinsi papua maupun kabupaten kota, diantaranya dari segi kebijakan penganggaran bagi kediklatan agar dalam menyediakan diklat kepemimpinan dapat memenuhi tuntutan kinerja pelayanan publik, sehingga maka perlu diatur dengan proses perencanaan pelaksanaan serta evaluasi kediklatan yang terstruktur dan sistematis yang seragam pada tiap jenjang pemerintahan di Provinsi Papua.
Menurut BTM bahwa, perlu adanya rekonstruksi program kediklatan ke arah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia iptek yang tak dapat dilihat sebagai suatu hal yang biasa saja, sehingga kebijakan penganggaran diperlukan guna menunjang keikutsertaan aparatur sipil negara yang berpotensi dalam program kediklatan di Provinsi Papua, agar jangan lagi ada ASN di Papua yang pergi mengikuti Diklat Kepemimpinan di luar Papua apalagi dengan menggunakan biaya sendiri.
Sehingga Mano berharap dalam kegiatan Rakor ini, agar dapat menghasilkan suatu visi yang sama antara pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi papua, hal ini perlu terus diintensifkan komunikasinya dalam Rapat kerja hari ini, sehingga dapat menghasilkan suatu kesepakatan dan menjadi acuan hukum bagi ASN dalam mengikuti agenda kediklatan terkait jumlah biaya yang dikeluarkan nantinya, hal ini perlu dikoordinasikan melalui lembaga kediklatan di tingkat Provinsi dalam hal ini BPSDM Provinsi Papua sebagaimana pembina kediklatan aparatur dengan PPKP atau PPSDM tingkat Kabupaten Kota.
Mengakhiri sambutannya, Walikota Jayapura mengajak semua pimpinan daerah pada tiap jenjang pemerintahan di Papua untuk menyamakan persepsi proses dan prosedur kediklatan dalam pengelolaan aparatur baik secara teknis, struktural maupun fungsional dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terciptanya suatu pemahaman dalam penyelenggaraan pengelolaan dan evaluasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Negara.
Akhirnya Tomi Mano mengajak semua peserta Rakor Kediklatan untuk fokus dalam rakor kediklatan hari ini, agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyelenggaraan kediklatan yang akuntabel, transparan dan profesional dalam pengelolaan aparatur di kabupaten kota di papua dan pemerintah provinsi papua, tutur ketua umum persipura tersebut.
pelitaekspres.com | Jhon-iD