(pelitaekspres.com) – BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan cuaca ekstrem dan prediksi puncak musim penghujan pada Januari 2026.
Gubernur Lampung telah menginstruksikan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana, yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Kamis (11/12/2025).
Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan prioritas keselamatan warga Lampung berada di atas segalanya, dengan penguatan sistem komando, informasi, dan logistik di semua tingkatan.
“Hari ini yang menjadi stressing yang paling utama adalah prioritas keselamatan warga. Hal ini tergantung bagaimana sistem kita kuat dalam mitigasi risiko bencana, agar tidak terjadi bottle neck pada saat jika terjadi bencana,” ujar Wagub.
Pemprov Lampung menekankan upaya mitigasi berbasis data dan edukasi publik.
BPBD dan BMKG diperintahkan untuk terus berkoordinasi melakukan pemetaan risiko cepat (rapid mapping) berdasarkan kondisi cuaca situasional, bukan hanya pada wilayah yang secara historis rawan bencana, guna memberikan peringatan dini yang efektif.
Instansi terkait juga diinstruksikan untuk memberikan edukasi intensif kepada masyarakat, terutama yang bermukim di daerah pesisir dan aliran sungai, agar responsif terhadap tanda-tanda bencana. Selain itu, Dinas PSDA melaporkan telah melaksanakan kegiatan perlindungan di wilayah rawan banjir, seperti pembangunan tanggul dan bronjong di Tanggamus dan Pesawaran, untuk melindungi pemukiman dan pertanian.
Upaya mitigasi diperkuat dengan koordinasi pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menjelang puncak musim hujan.
Aspek kesiapsiagaan logistik dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci agar distribusi bantuan dan penanganan darurat berjalan lancar.
Dinas Sosial telah menginstruksikan 15 kabupaten/kota untuk menyiapkan dan memastikan gudang logistik terisi penuh (buffer stock), di mana gudang logistik Pemprov sendiri memiliki stok senilai sekitar Rp26 Miliar, termasuk makanan siap saji dan peralatan kebencanaan seperti perahu karet dan dapur umum mobil.
Dari sisi pangan, Pemprov memiliki 74 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sementara Bulog siap mendukung dengan kuota pengeluaran beras yang dapat diakses dengan persetujuan instansi terkait. Kesiapan personel juga maksimal, dengan Basarnas standby 24 jam dengan 116 personel, rencana penambahan posko, serta kesiapan Dinas BMBK yang memastikan alat berat seperti ekskavator dan buldozer siap dimobilisasi. Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan tim medis (PSC 119) dan logistik kesehatan di 15 kabupaten/kota.
Rapat ini juga memperkuat sinergi dan komando terpadu. Seluruh aplikasi kebencanaan akan diintegrasikan ke platform Lampung Inn untuk penyebarluasan informasi cuaca dan kesiapsiagaan secara cepat.
Basarnas, TNI/Polri, dan Satpol PP yang timnya siap bergerak dalam satu jam berada dalam komando yang terkoordinasi dengan BPBD.
Selain kesiapan teknis, dukungan kemanusiaan dari ASN juga tercatat signifikan; BKD melaporkan dana kebencanaan yang terkumpul melalui KORPRI mencapai Rp686 Juta, di mana sebagian besar telah disalurkan, menunjukkan cepatnya respon kemanusiaan ASN Pemprov Lampung.
Pemprov Lampung berharap, dengan kesiapan mitigasi, logistik, dan koordinasi yang solid ini, dampak dari potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalisir, dan keselamatan seluruh masyarakat Lampung dapat terjamin. (Red)