(pelitaekspres.com) –SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba pimpin rapat Ekspose dan Persiapan Penelitian Tim Terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi, antar fungsi pokok kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara, bertempat di ruang kerja gubernur, Jumat (09/09/2022).
Dalam rapat tersebut hadir secara fisik Kepala Dinas Kehutanan, M. Syukur Lila beserta staf, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Rahwan K. Suamba. Sementara hadir secara virtual, yakni Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasl Hutan, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Selain itu, Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI Manado, Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknlk, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Rinaldi Imanuddin, selaku Ketua Tim Terpadu, dan segenap anggota Sekretariat Tim Terpadu juga turut hadir secara virtual.
Gubernur dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa pihaknya menyampaikan terimakasih kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menindak lanjuti permohonan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kepada Ketua dan Anggota Tim Terpadu sekalian, disela-sela kesibukan masing-masing, telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk pembangunan Provinsi Maluku Utara,” ucapnya.
Menurut gubernur, pembangunan ditingkat nasional maupun daerah bersifat dinamis, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Sehingga, dari sisi perencanaan pembangunan telah disusun sedemikian rupa, dengan mempertimbangkan antara lain keberlanjutan sumberdaya, baik sumber daya alam, manusia maupun sumberdaya lainnya agar selaras, serasi dan seimbang.
“Provinsi Maluku Utara memiliki sumber daya yang cukup melimpah, terutama sumber daya alam. Sebagai Provinsi Kepulauan, Maluku Utara memiliki lautan yang luas dengan ribuan kilometer garis pantai yang mengandung potensi perikanan dan pariwisata,” ujar gubernur.
Dijelaskan gubernur, untuk wilayah daratan, Provinsi Maluku Utara memiliki Indeks Tutupan Lahan sebesar lebih dari 60% dan Indeks Kawasan Hutan yang hampir mencapai 80%, yang mengandung potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan. Sehingga perlu diketahui, bahwa sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan secara akumulasi menjadi penyumbang PDRB terbesar yaitu mencapai 22%, disusul kemudian sektor Perdagangan sebesar 18% dan sektor Pertambangan sebesar 10%.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara saat ini di atas 5% dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,76%. Saya yakin, bahwa program dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah berada pada arah yang benar, menuju peningkatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Selain itu, Provinsi Maluku Utara saat ini memiliki prosentase penduduk miskin dan pengangguran terendah di Wilayah Timur, yaitu sebesar 6,64% dan 5,33%. Namun demikian, gubernur tidak menganggap itu sebagai sebuah prestasi.
“Kami tetap menganggap itu sebagai tantangan untuk terus berupaya menekan angkanya serendah mungkin. Diantaranya adalah dengan terus menggali potensi-potensi peningkatan ekonomi,” tutup gubernur. (is).