(pelitaekspres.com) – PALEMBANG – Menjelang rencana aksi demonstrasi mahasiswa yang akan digelar pada 1 September 2025, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan anarkis. Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara, namun tetap harus berjalan di atas rel hukum dan tidak boleh mengorbankan ketertiban umum.
Imbauan tersebut disampaikan Deru saat menghadiri silaturahmi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para rektor universitas se-Sumsel, Minggu (31/8/2025). Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka bagi siapa saja, tetapi cara menyampaikan aspirasi harus mengedepankan etika dan nilai-nilai beradab.
“Silakan sampaikan pendapat dan aspirasinya, tetapi jangan melakukan tindakan anarkis. Aspirasi akan lebih didengar bila disampaikan dengan cara yang santun,” tegas Deru.
Herman Deru menekankan bahwa saat ini Sumatera Selatan tengah fokus mempercepat pembangunan pasca pandemi Covid-19. Stabilitas keamanan dan suasana yang kondusif diyakini menjadi modal utama untuk memulihkan perekonomian serta menarik minat investor.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh partisipasi semua pihak, termasuk dukungan investasi. Namun, bila suasana tidak nyaman, investor bisa saja ragu untuk menanamkan modal di Sumsel,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga menitipkan pesan khusus kepada para dosen dan pimpinan universitas. Ia berharap para akademisi dapat mendampingi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi agar tetap berada dalam koridor yang benar. Pendampingan ini, menurut Deru, sangat penting untuk mencegah gesekan di lapangan yang bisa berujung pada kerusakan fasilitas umum maupun konflik horizontal.
“Saya mohon ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang sudah pernah terjadi di daerah lain,” katanya.
Lebih jauh, Herman Deru mengingatkan bahwa Sumatera Selatan selama ini dikenal sebagai daerah dengan predikat zero conflict, yakni minim konflik sosial dan politik. Citra positif ini, ujarnya, bukan hanya menjadi tugas Forkopimda untuk dijaga, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
“Predikat zero conflict adalah kehormatan bagi kita semua. Menjaganya tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat atau Forkopimda, melainkan harus melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa,” tegasnya.
Deru pun menekankan, bila Sumsel terus mampu menjaga keamanan dan kondusivitas, maka daerah ini tidak hanya akan dikenal sebagai wilayah yang damai, tetapi juga sebagai magnet investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian barat. (ril/dkd)