(pelitaekspres.com) –PAPUA- Bertempat di Sekertariat DPD GAMKI Provinsi Papua Jalan Kalibobo Nomor M.38 Padang Bulan Abepura Papua, pimpinan dan seluruh fungsionaris DPD GAMKI Provinsi Papua, berdoa dan terus berharap, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi keluasan berpikir, kejernihan memahami, kepekaan meresponi keadaan, bijaksana berpendapat dan pengambilan keputusan, kepada Ketua dan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Pemikiran ini, bermaksud untuk memberi masukan terhadap kapasitas berpikir terkait pendapat KNPI tentang PON XX PAPUA. Semoga mendapat tempat pada sisi pikir atau pula memenuhi seluruh pemikiran DPP KNPI, sehingga semakin luas pemahaman dan ada kemampuan untuk menarasikan yang lebih moderasi. Menyikapi pemberitaan dibeberapa media online nasional terkait pernyataan Ketua DPP KNPI Pada link berita, bertanggal 4 mei 2021, tertuliskan : Menanggapi Pembakaran Rumah Guru Oleh KKB, DPP KNPI Minta Presiden Pindahkan PON Papua. Pada link berita lain, bertanggal 6 mei 2021, tertuliskan : Demi Keselamatan Atlet dan Masyarakat, KNPI Minta Presiden Jokowi Batalkan PON Papua.
Mungkin lambat direspon, namun isi berita masih update terhadap fokus daerah untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan PON XX Papua. DPD GAMKI Papua perlu memberi pengantar, bahwa lambat meresponi, karena sejak awal mei 2021, untuk beberapa daerah di Papua mengalami sulit akses jaringan, berhubung putusnnya kabel fiber optik telkomsel. Kendati lambat asal selamat, kendati lambat asal ada klarifikasi. Baru pada tanggal, 27 Mei 2021, DPD GAMKI Papua dapat memberi pernyataan pikir terhadap kedua pemberitaan tersebut. Pendapat dari siapa saja adalah wajar untuk didengar, diikuti atau mungkin dibaca kalau dalam bentuk tulisan, sebagaimana pendapat DPP KNPI, maka teranjurkan, bahwa pendapat GAMKI Papua, perlu juga mendapat atensi pada DPP KNPI.
DPD GAMKI, setelah membaca dua link berita tersebut, maka dapat disarankan kepada DPP KNPI, bahwa mungkin baiknya menganjurkan kepada pemerintah, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan keamanan terhadap PON XX Papua. Pindahkan dan Batalkan, dua kalimat beda ucap namun hampir mirip maksud, KNPI sedang bersepakat dengan kekwatirannya untuk tidak melaksanakan PON XX Papua di Papua. Bagi DPD GAMKI Papua, DPP KNPI perlu banyak berguru kepada pemerintah, atau kepada pemerintah daerah. Biar semakin cerdas pemahaman melihat ke-Indonesia-an yang utuh dan mengenal dengan baik ke- Indonesia-an secara geografis.
Untuk memberi masukan terhadap kecerdasan pemikiran DPP KNPI, maka ada beberapa pernyataan terhadap pelaksanaan-pelaksannaan PON XX Papua di Papua sebagai berikut :
1.DPD GAMKI Papua, menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pelaksanaan PON XX Papua di Tanah Papua.
2.Meminta Kepada DPP KNPI, meralat diksi Pindahkan dan Batalkan, dengan diksi yang perlu mendukung pelaksanaan PON XX Papua di Papua.
3.DPP KNPI sedang kurang pemahaman geografis, Beoga – Kabupaten Puncak tidak masuk dalam sub klaster PON XX Papua. Orbitasi dari Beoga – Kabupaten Puncak kepada semua sub klaster PON XX Papua ( Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika) harus menggunakan transportasi pesawat.
4.Memakai dalih terorisme. Negara punya segala sumber daya untuk mendeteksi kerawanan. DPP KNPI bagian dari organ kemasyarakatan, mestinya lebih moderat untuk menyarankan, keamanan sebagai masyarakat perlu dilindungi oleh peran negara, bukan mengajurkan untuk memindahkan atau membatalkan. Kalau sampai negara menyetujui pemikiran DPP KNPI, sejatinya negara sedang menunjukkan ketidakberdayaan memastikan rasa aman bagi pelaksanaan PON XX Papua dan rasa aman bagi seluruh rakyat di Papua
5.Memakai dalih Covid-19. Dimana saja ada kerumunan, disitu sangat potensial terhadap kluster penularan covid baru. Negara sudah melakukan upaya kuratif dengan menunda pelaksanaan PON XX Tahun 2020 menjadi pelaksanaan PON XX Tahun 2021. Alasan mendasar terhadap penundaan adalah karena pandemi covid – 19. Jika negara sudah memastikan tahun 2021 adalah pelaksanaan PON XX Papua, maka negara sudah mempunyai sejumlah analisa dan pola pendekatan untuk memastikan pelaksanaan PON dalam “aman” dari covid – 19.
6.DPD GAMKI Papua menganjurkan kepada DPP KNPI, agar serius ber’guru” pada pemerintah atau pula pada pemerintah daerah, atau mungkin kepada DPD KNPI Papua, agar semakin komprehensif merekam semua peristiwa daerah. Statemen yang dikemukakan oleh DPP KNPI, bagi DPD GAMKI menunjukkan bahwa hirarki struktur yang saling memberi dan memperkuat informasi sedang tidak normal berfungsi. Bagaimana mungkin struktur tidak normal berfungsi, pemikirannya dapat dipercayai, ini bualan secara organisatoris di media yang dilakukan oleh DPP KNPI.
7.Satu pembelajaran struktur, alat perjuangan organisasi adalah struktur, pada struktur ada fungsi, pada fungsi ada orang. Pertanyaan DPD GAMKI Papua kepada DPP KNPI, apakah sudah tidak ada lagi struktur DPD KNPI Papua??? kalau ada, mesti mendengar saran struktural, dan boleh berpendapat.
Bagian akhir, kalau boleh bersaran kembali, DPP KNPI perlu mengeluarkan statemen yang moderat, anjurkan kepada pemerintah, jika dalam deteksi dan analisa KNPI, ada potensi sebagaimana dikwatirkan. Jangan paksa pemerintah untuk pindahkan dan batalkan, karena bagi DPD GAMKI, argumentasi DPP KNPI kurang pemahaman geografis, dan sedang meragukan segala sumber daya yang dipunyai Negara, tutup Ketua GAMKI Papua J. Eddy Way, S.Sos, M.KP di Akhir Pernyataan GAMKI Papua.(Yohanis)