(pelitaekspres.com) –PALEMBANG- Semangat kebhinekaan kembali digaungkan di Bumi Sriwijaya. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatra Selatan resmi melantik pengurus baru untuk periode 2025–2029 pada Kamis (30/10/2025). Prosesi pelantikan digelar di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Jalan Tasik, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dan dihadiri jajaran pejabat penting serta tokoh lintas etnis dan budaya di Sumsel.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan, khususnya di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Gubernur Sumatra Selatan, Dr. H. Herman Deru, SH, MM, secara langsung melantik jajaran pengurus FPK yang kembali dipimpin tokoh budaya dan sejarah Sumsel, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel, Dr. H. M. Alfajri Zabidi, SPd, MM, MPd, serta para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa peran FPK sangat strategis sebagai jembatan pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang hidup berdampingan di Sumatra Selatan. Menurutnya, meski Sumsel selama ini dikenal sebagai daerah zero konflik, bukan berarti potensi gesekan sosial tidak ada. Karena itu, ia menekankan pentingnya upaya preventif untuk harmoni sosial.
“Bukan hal mudah menjadi bagian dari FPK. Tugas ini menuntut kesungguhan dan ketulusan dalam menjaga persatuan. Kita bangga Sumsel dikenal sebagai daerah zero konflik, namun kondisi ini harus dipertahankan dengan kerja keras, termasuk memperbanyak sosialisasi lintas budaya dan mendukung interaksi antar suku,” ujar Deru.
Deru menambahkan bahwa interaksi lintas budaya hingga perkawinan antar suku merupakan bagian penting dari penguatan modal sosial. Menurutnya, keberagaman bukan hanya harus diterima, melainkan dirawat dan dijadikan kekuatan untuk membangun daerah.
”FPK harus menjadi garda terdepan dalam mencegah intoleransi dan disintegrasi. Kita semua adalah satu, warga Sumsel yang memiliki tanggung jawab memelihara kebersamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPK Sumsel, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kembali diberikannya amanah untuk memimpin forum tersebut. Tercatat, ini merupakan periode keempat baginya memegang tongkat komando organisasi yang mewadahi keberagaman etnis di Sumsel tersebut.
”Saya pertama kali memimpin FPK pada 2009–2013. Kini amanah itu kembali diberikan hingga periode keempat. Ini bukan tugas ringan, karena di dalam FPK banyak terdapat unsur suku dan etnis yang harus disatukan melalui dialog dan pendekatan yang bijaksana,” ungkap Sultan.
Menurut Sultan, keberadaan FPK merupakan amanat Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 yang mengharuskan setiap daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan membentuk forum sebagai wadah pembauran masyarakat. Tujuannya jelas: menjaga keharmonisan sosial dan mencegah munculnya konflik horizontal.
“Tugas kita adalah memastikan tidak ada miskomunikasi sekecil apa pun di wilayah Sumsel. Kita menjaga Sumsel tetap menjadi daerah zero conflict, baik dalam konteks suku, agama, ras maupun budaya,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Sultan memberikan ilustrasi menarik mengenai posisi FPK dalam masyarakat.
”Kami seperti jembatan di jalan yang setiap hari diinjak orang. Namun keberadaan jembatan justru menyatukan dua sisi dan memudahkan perjalanan. Begitu pula FPK, meski bekerja senyap, kami ada untuk mendamaikan dan menyatukan,” ujarnya.
Sultan menegaskan, kerja forum tidak boleh hanya terlihat dalam seremoni. Dibutuhkan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi keagamaan, hingga aparat kewilayahan untuk membangun kesadaran bersama akan arti penting harmonisasi sosial.
“Keberlanjutan zero konflik di Sumsel adalah hasil kerja kolektif. FPK berkomitmen mendukung program pemerintah hingga level RT, karena pencegahan konflik harus dimulai dari lingkungan terkecil,” tutupnya. (dkd)