(pelitaekspres.com) -BIAK- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan pemekaran wilayah adat Saireri dengan menghadiri perayaan 107 tahun Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, Kamis (17/7/2025). Momentum ini dirangkaikan dengan deklarasi aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara yang digelar di Lapangan Cenderawasih, Biak.
Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy hadir bersama Wakil Bupati Roi Palunga, memimpin langsung delegasi dari Yapen. Dalam keterangannya kepada media, Bupati Arisoy menyampaikan optimisme bahwa deklarasi ini akan membuka jalan bagi realisasi daerah otonomi baru di wilayah adat Saireri.
“Kami berharap bahwa deklarasi hari ini memberi keyakinan kepada kita dan masyarakat bahwa negara akan merespons serius aspirasi pemekaran ini. Saya optimis, ini adalah awal menuju suksesnya pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara,” ujar Arisoy.
Rombongan dari Kepulauan Yapen yang turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati antara lain Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai, Wakil Ketua II DPRK Bernard Worumi, anggota DPRK Mikha Runaweri, Yomima Rona, Yusuf Wayangkau, Asisten I Sekda Yohanis Matayane, Asisten II Sekda Oktovianus Ayorbaba, Sekretaris Bappeda Jusly Tanawani, dan Ketua PGGK Pdt Cristiano Tanawani.
Deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara dibacakan oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben tepat pukul 17 lewat 17 menit. Deklarasi tersebut memuat tujuh poin komitmen bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat dari empat kabupaten di wilayah adat Saireri: Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori.
Deklarasi ini melanjutkan aspirasi yang telah digaungkan sejak 12 Desember 2012 di Serui, dengan penegasan bahwa perjuangan ini berakar dari budaya, sejarah, dan tekad masyarakat Saireri untuk memiliki provinsi sendiri, sejajar dengan enam wilayah adat lainnya di Papua.
Tujuh poin komitmen disampaikan, antara lain:
- Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945
- Menjaga keutuhan wilayah negara
- Melanjutkan aspirasi deklarasi 12 Desember 2012 di Serui
- Menjadikan budaya Saireri sebagai dasar pembangunan DOB
- Mengusulkan nama provinsi: Provinsi Kepulauan Papua Utara
- Mendorong sinergi seluruh elemen masyarakat adat
- Menunjuk Biak Numfor sebagai calon pusat pemerintahan, berdasarkan hasil Musrenbangwil
Hadir pula dalam kegiatan ini tamu undangan dari berbagai wilayah antara lain Bupati Biak Numfor, Bupati Supiori, Wakil Bupati Biak, Wakil Bupati Supiori, Wakil Bupati Waropen, Ketua DPR Papua Pegunungan, pimpinan dan anggota DPRK Biak, Supiori, Waropen, tokoh senior seperti Obet Sriyer dan Thomas Ondy, pimpinan Forkopimda, jajaran TNI–Polri, Ketua TP PKK dan unsur organisasi perempuan, serta pejabat eselon II, III, dan IV dari Pemprov Papua Pegunungan dan kabupaten-kabupaten di wilayah adat Saireri.
Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra yang juga Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri menegaskan bahwa perjuangan ini lahir dari kesadaran sejarah dan tekad bersama untuk menghadirkan keadilan pembangunan.
“Sudah waktunya kita, orang Saireri, berdiri sejajar dengan wilayah adat lain yang telah memiliki provinsi sendiri. Ini bukan soal politik semata, ini adalah soal harga diri dan masa depan,” tegas Markus Mansnembra.
Acara ini juga menjadi panggung penandatanganan kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua Pegunungan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Papua, peluncuran sistem tanda tangan elektronik (Srikandi), inisiasi program Sekolah Rakyat, dan peresmian kerja sama pendirian Akademi Penerbangan bersama PT Alfa Aviasi CNT.
Rangkaian kegiatan menjadi meriah dengan pertunjukan budaya yang melibatkan lebih dari 1.100 seniman lokal salah satunya tarian munara tifa dari Kepulauan Yapen. Dengan tarian, nyanyian, dan simbol-simbol adat Saireri, semangat dan doa untuk masa depan yang lebih adil dan sejahtera pun dipanjatkan dari Teluk Cenderawasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.(GM)