(pelitaekspres.com) – SERUI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menggelar Rapat Paripurna IV dalam rangka pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/09/2025).
Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE., M.Si, disampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah memberikan kesempatan serta dukungan mulai dari penyerahan dokumen hingga penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Semoga pembahasan Raperda APBD Perubahan ini berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujar Bupati Benyamin Arisoy.
Bupati menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting yang menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika masyarakat. Beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan APBD antara lain:
- Kebijakan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Transfer ke Daerah,
- Perubahan asumsi makro ekonomi daerah,
- Penajaman prioritas belanja daerah sesuai RPJMD dan RKPD 2025,
- Penguatan belanja pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, dan pengendalian inflasi,
- Penyesuaian dengan kebijakan nasional terkait efisiensi belanja, pengendalian defisit, dan percepatan program strategis nasional.
Dalam paparannya, Bupati menjelaskan bahwa APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,139 triliun mengalami penurunan pada P-APBD menjadi Rp1,064 triliun atau turun sebesar Rp75,54 miliar.
Rincian struktur P-APBD 2025 antara lain:
- Pendapatan Daerah: Rp1,064 triliun (PAD Rp55,92 miliar; Transfer Rp992,55 miliar; Lain-lain Rp15,84 miliar).
- Belanja Daerah: Rp1,100 triliun (Belanja Operasi Rp823,56 miliar; Belanja Modal Rp85,68 miliar; Belanja Tidak Terduga Rp2,27 miliar; Belanja Transfer Rp189,23 miliar).
- Pembiayaan Daerah: Penerimaan Rp60,54 miliar; Pengeluaran Rp24,10 miliar; pembiayaan netto Rp36,44 miliar.
Dari perhitungan tersebut, terjadi defisit anggaran Rp36,44 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran 2024.
Dalam wawancara usai paripurna, Bupati Benyamin Arisoy menegaskan bahwa program-program pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Program yang berkaitan dengan pelayanan dasar saat ini terus berjalan, sementara kegiatan fisik sama sekali dibatasi. Selain itu, APBD memang mengalami penurunan agar tidak terjadi defisit, sehingga apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut dihadri juga oleh Wakil Bupati Roi Palunga, Plt Sekda Harold Wenno dan Forkopimda serta Pimpinan OPD, Para Kepala Distrik dan BUMN, BUMD Pimpinan Partai Politik dan lain lain