(pelitaekspress.com)- PALEMBANG-Menindak lanjuti sikap pemerintah membubarkan FPI (Front Pembela Islam) melalui keputusan skb (surat keputusan bersama) lima kementrian yang menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yag tidak memiliki landasan hukum dalam tata aturan organisasi di negara kesatuan republik indonesi, sejak 21 Juni 2020 sehingga langkah hukum yang di ambil oleh pemerintah ini menjawab keresahaan rakyat indonesia atas aktivitas FPI yang selama ini menimbulkan ketakutan masif di kalangan rakyat dengan pola gerakan yang mengarah pada pola dan cara – cara kekerasan dalam setiap aktivitas nya hal ini dapat di lihat dari simbol -simbol , dan perangkat organisasi yang dimiliki oleh FPI .
Ditemui di sebuah cafe bilangan jalan Diponegoro Palembang pengurus Barikade 98 Sumatera Selatan, Jumat (1/1/21). Mengeluarkan statement dengan dibubarkanya organisasi FPI menurut sekjend barikade 98 Sumsel Andreas OP “ini merupakan langkah yang tepat oleh negara dalam melindungi segenap tumpah darah indonesia dengan kebhinekaan yang menaungi terbentuknya NKRI, juga merupakan bentuk penegakan supremasi hukum tertinnggi dalam iklim demokrasi yang di anut oleh kita”, ujar Andreas.
Selanjut nya bambang purnomo selaku ketua barikade 98 sumsel , dengan tegas mengucapkan “terimakasih kepada TNI, POLRI dan kementrian terkait yang telah mengeluarkan surat pembubaran organisasi FPI di seluruh indonesia dan luar negri dengan pembubaran ini kami harapkan tidak ada lagi pola gerakan yang menggunakan simbol agama-agama untuk kepentingan pribadi,kelompok,organisasi ataupun kelompok agama manapun yang di tujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, mengganti idiologi negara dan menebar teror kepada rakyat”, kata Bambang.
Khusus di sumatera selatan barikade 98 sumsel siap mensinergikan dengan TNI, POLRI dalam mengawal proses penertiban simbol, lambang dan aktivitas FPI di Sumsel. Sinergisitas ini kami lakukan karena kami memadang saat ini bangsa ini membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa dimasa pademi covid 19 , serta munculnya kelompok – kelompok yang mencoba membawa idiologi transnasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain mensinergikan gerak bersama TNI, POLRI barikade 98 sumsel juga akan mengambil posisi menjadi garda terdepan di sumsel dalam menjaga demokrasi untuk tetap dapat terapkan sesuai dengan nilai dan budaya kita, serta akan terus melakukan kampanye-kampanye damai dan melakukan pendidikan kepada rakyat bahwa negara membutuhkan peran serta rakyat dalam setiap gerak kemajuan.
“Barikade 98 sumsel sebagai bagian dari elemen gerakan akan tetap komitment dalam menjaga agenda reformasi , pelindungan dan penegakan atas ham,demokratisasi, tegakanya idiologi pancasila dan mewujudkan tatanan masyarakat indonesia yang damai dan sejahtera”, ujar Andreas.
Tak lupa ketua barikade 98 sumsel Bambang Purnomo “medesak kodam 2 SWJ, Polda Sumsel serta POL PP kota dan provinsi untuk segera membersihkan segala atribut FPI di wilayah hukum tempat markas FPI di kota Palembang”, tutur Bambang.(Wanto)