(pelitaekspres.com) -SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Karim Buamona secara resmi membuka Bimtek Satu Data Maluku Utara, bertempat di Muara Hotel Ternate, Rabu (27/4/2022).
“Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulangi kembali secara singkat apa itu Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses, serta digunakan secara bersinergi antara instansi pusat dan daerah,” paparnya.
Penerapan kebijakan SDI, menurut Karim sudah sesuai dengan Perpres Nomor : 39 Tahun 2019. Di tingkat daerah SDI telah berhasil diterapkan di sejumlah provinsi di Indonesia.
“Sementara di Maluku Utara masih dalam proses adaptasi. Hal ini karena beberapa faktor yang menjadi tantangan, diantaranya keterbatasan infrastruktur serta penyediaan data centre yang belum memadai. Kemudian masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan,” akunya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, ia menekankan agar komitmen bersama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar instansi perangkat daerah. Sehingga mampu melahirkan implementasi yang nyata dalam satu data Maluku Utara.
“Saya percaya, para narasumber yang hadir pada kegiatan bimtek hari ini merupakan tenaga ahli yang telah teruji kompetensinya dalam mengelola satu data sebagaimana yang diamanatkan melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Begitu pula peserta yang dikirim dari OPD masing-masing adalah ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan telekomunikasi, sehingga output yang akan dihasilkan dapat terwujud,” harapnya.
Sementara, Ketua Panitia Bimtek SDI Sandi Wibisono saat menyampaikan laporan panitianya mengatakan, tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap kebijakan tata kelola data Pemprov Maluku Utara untuk menuju Satu Data Maluku Utara.
“Melalui kegiatan bimtek ini, dengan harapan dapat menjadi media sinkronisasi dan kolaborasi antara pembina data, walidata dan produsen data dilingkup Pemprov Maluku Utara, sehingga kedepan dapat mewujudkan satu data Maluku Utara yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Sandi. (ais).