(pelitaekspres.com) – BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Hearing dengan Asosiasi Pemerintah Desa (APD) se Kabupaten Blitar yang diwakili pengurusnya dan Korcam yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Jumat (08/10/2021) menuntut kenaikan Anggaran Dana Desa sebesar 15%.
Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Blitar dengan APD dipimpin Ketua Dewan Suwito didampingi 2 wakil ketua Dewan mengatakan, Aspirasi tuntutan Kepala desa melalui APD meminta kepada DPRD Kabupaten Blitar untuk menyampaikan tuntutan kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) yang semula 10% menjadi 15%.
Namun dalam hearing yang dilakukan bersama Legeslatif dan Eksekuti tersebut, APD menilai kenaikkan anggaran yang diajukan 15% belum membuahkan hasil. Setelah di lakukan kordinasi dengan Pimpinan Dewan dan Banggar Dewan serta pihak TAPD Kabupaten Blitar hanya mampu untuk mengalokasikan kenaikannya yang direncanakan di tahun Anggaran 2022 hanya sebesar 1%.
Setelah Hearing tersebut di skors untuk koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif , maka Hearing dilanjutkan kembali. Disampaikan hasilnya kepada seluruh pengurus APD dan Korcam yang hadir dalam hearing tersebut. Ketua DPRD Suwito Menyampaikan kenaikan yang semula 10% dari anggaran APBD rencananya dinaikan sebesar 1% dari rencana APBD 2022. (APBD 2022 sebesar 1,43 Trilyun)
“Kita telah menyampaikan hasilnya mas, dari koordinasi antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Blitar disepakati dinaikan 1% dari total anggaran APBD yang semula 10% menjadi 11%. Mengingat kami juga melihat anggaran dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar,” ungkap Suwito.
Menanggapi hal tersebut humas APD Tugas Nanggolo mengatakan, bahwa apa yang disampaikan tersebut jauh dari kesepakatan APD yang meminta tambahan sebesar 15%. Sehingga seluruh APD se-Kabupaten Blitar sepakat akan melakukan aksi demo Minggu depan untuk menuntut kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) 15% sampai tuntutannya terpenuhi.
“Kami Mendengar penjelasan ketua dewan dan juga Pemkab Blitar yang hanya mengalokasikan kenaikan 1% dari APBD, maka semua kepala desa spakat akan melakukan aksi demo besar besaran Minggu depan,” ungkap Tugas.
Sekedar diketahui Hearing di DPRD Kabupaten Blitar itu sendiri di hadiri ketua DPRD, Wakil ketua dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar sedangkan dari pihak eksekutif di hadiri Sekda Kabupaten Blitar Drs, Izul Marom, Kepala DPMD, dan kepala DPKAD Blitar. (tar)