(pelitaekspres.com) –SERUI – Rapat Paripurna IV DPRK Kepulauan Yapen resmi mengesahkan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, Jumat (26/9/2025). Sidang berlangsung di Gedung DPRK Kepulauan Yapen dan dipimpin langsung unsur pimpinan dewan.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah membahas serta menyetujui Raperda APBD Perubahan 2025.
“Saya mengajak kita semua untuk menghormati dan mengawal Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 agar benar-benar bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” kata Benyamin.
Dalam APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah menetapkan total anggaran sebesar Rp1,289 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah Rp1,184 triliun dan belanja daerah Rp1,289 triliun. Kekurangan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 sebesar lebih dari Rp6 miliar.
Bupati Benyamin juga menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi DPRK akan menjadi perhatian serius untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menambahkan, pada Oktober mendatang, Pemkab bersama DPRK akan kembali bersidang membahas APBD 2026.
Dalam rapat paripurna, Bupati Benyamin turut menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya:
- Belanja pakaian sekolah dan ASN tetap diprioritaskan, dengan dukungan anggaran khusus untuk siswa PAUD, SD, dan SMP.
- Belanja pegawai dan perjalanan dinas mencapai Rp64,7 miliar.
- Belanja modal dan infrastruktur sebesar Rp214,5 miliar, mencakup pembelian tanah, pembangunan pagar sekolah, pembebasan lahan Bandara Stevanus Rumbewas, hingga program pengolahan sagu.
- Pembayaran utang pihak ketiga dilakukan bertahap, dengan alokasi Rp20,3 miliar pada APBD Perubahan 2025.
- Pinjaman Daerah (PEN) sebesar Rp23,7 miliar sebagian besar telah direalisasikan dan dibayarkan.
- Bantuan pendidikan mahasiswa tetap menjadi prioritas. Pada tahap pertama 2025, bantuan disalurkan kepada 524 mahasiswa, terdiri atas 135 mahasiswa OAP (26 persen) dan 389 mahasiswa non-OAP (74 persen).
Bupati Benyamin menegaskan, semua program yang dibahas bersama DPRK merupakan wujud sinergi eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus bekerja secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Mari bersama-sama mengawal APBD Perubahan ini agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Yapen,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan doa, sekaligus penegasan komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Yapen dengan semangat kebersamaan.