(pelitaekspres.com) –PALEMBANG- Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI) menyoroti dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Dugaan tersebut terkait dengan tindakan memasukkan data seseorang ke dalam Kartu Keluarga (KK) tanpa melalui prosedur resmi dan sah secara administrasi.
Ketua A2KI, Maulana, S.H mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik tidak etis yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Dukcapil Muba. Dugaan ini mencuat saat berlangsungnya ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Selatan di Kabupaten Muba.
“Kami melihat ada dugaan manipulasi data kependudukan yang dilakukan demi kepentingan memperoleh medali. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga pelanggaran hukum,” tegas Maulana.
Menurut Maulana, praktik seperti ini mengingatkan pada kasus mantan Ketua KPK, AS, yang pernah dipidana karena persoalan serupa—memasukkan nama seseorang ke dalam KK tanpa hak dan tanpa hubungan kekerabatan yang sah.
“Yang lebih parah, orang yang dimasukkan ke dalam KK itu bukan saudara, bukan satu daerah, bahkan agamanya pun berbeda. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Bahkan kalau dilihat dari alamatnya, sepertinya areal perkantoran, karena berada di Jalan Merdeka,” ujarnya.
A2KI menyebut telah mengantongi dua nama yang diduga terlibat dalam kasus ini, masing-masing berinisial MDS dan IP. Pihaknya berencana segera melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ini ke aparat penegak hukum (APH) dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain laporan hukum, A2KI juga akan menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sumatera Selatan dalam waktu dekat untuk menuntut pengusutan tuntas dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami ingin masalah ini terang-benderang. Jangan sampai lembaga sekelas Dukcapil justru menjadi alat kepentingan untuk mencari kemenangan di ajang olahraga,” tutup Maulana. (Rls/Ags).