Skip to content

Ketua DPRK Kepulauan Yapen: Propemperda 2026 Harus Berpihak pada Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat

(pelitaekspres.com) – SERUI – Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi., M.H., menegaskan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 harus disusun secara terarah, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen untuk persetujuan penetapan 11 program pembentukan peraturan daerah, Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua III DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Bernard Worumi; Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roi Palunga; Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H.; anggota DPRK; serta pimpinan organ perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam sambutannya, Ebzon Y. Sembai menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan rancangan Propemperda Tahun 2026.

Menurutnya, Propemperda merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah.

“Propemperda merupakan bagian dari perencanaan pembentukan hukum daerah yang harus disusun secara terarah, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2026 harus memperhatikan skala prioritas, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketua DPRK menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan regulasi daerah yang kuat dan berkualitas.

Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan potensi daerah, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2026 hendaknya benar-benar memiliki urgensi, landasan hukum yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui rapat paripurna tersebut, Ebzon Sembai menegaskan bahwa DPRK dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan peraturan daerah serta kebijakan daerah. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Menurut Ketua DPRK, proses pembentukan peraturan daerah memerlukan sinergi, komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah.

“Setiap usulan rancangan peraturan daerah perlu dikaji secara cermat, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan secara efektif,”  jelasnya

Ketentuan tersebut sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Ketua DPRK juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, peraturan daerah yang baik tidak hanya disusun berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat.

“Dengan demikian, Propemperda Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mendukung percepatan pembangunan, penguatan kemandirian daerah, serta terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.

11 Rancangan Peraturan Daerah

Dalam rapat paripurna tersebut, Ebzon Sembai mengajak seluruh anggota DPRK dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap materi rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.

Rancangan peraturan daerah tersebut adalah:

1.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

4.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

5.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Berbasis Kemanfaatan dan Kepentingan Hukum yang Terjamin.

6.Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

7.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

8.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa serta Sastra Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

9.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pohon dan Tumbuhan untuk Pengamanan Jaringan Listrik.

10.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap PDAM.

11.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Yapem Maju Mandiri.

Ketua DPRK mengajak seluruh pihak mengedepankan semangat kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.

“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen,”

Ia berharap seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti melalui proses pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses penyusunan dan pembahasan Propemperda Tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmah, kekuatan, dan tuntunan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai,” pungkasnya.

Article topics