(pelitaekspres.com) –KOTA TANGERANG – Menghadapi musim penghujan, pembenahan infrastruktur pengendali banjir perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang. Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengevaluasi kembali penerapan sistem drainase tertutup atau U-Ditch yang dinilai masih memiliki sejumlah kendala dalam pemeliharaannya, Selasa (17/11/26).
Menurut Tasril, salah satu persoalan yang ditemukan adalah bagian atas saluran drainase tertutup yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari tempat berjualan hingga lokasi pembuangan sampah. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan proses pengawasan dan pembersihan saluran, terutama ketika sampah terbawa aliran air saat hujan.
Ia menjelaskan, tutup drainase yang memiliki bobot cukup berat membuat petugas kesulitan melakukan pengangkatan sampah maupun membersihkan endapan yang berada di dalam saluran.
“Perlu dikaji dan dianalisis kembali sistem drainase tertutup ini. Ketika saluran sudah tertutup, proses pengangkatan sampah yang masuk ke dalamnya menjadi sulit. Karena itu, saya berharap PUPR dapat mengevaluasi sistem tersebut, termasuk mempertimbangkan pembuatan bak kontrol pada jarak tertentu agar kondisi drainase lebih mudah dipantau dan dibersihkan,” jelas Dewan TJ.
Selain evaluasi drainase, Tasril mendorong Pemerintah Kota Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyisiran sungai secara berkala. Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan oleh kepala daerah dan jajaran terkait dapat membantu mengidentifikasi kondisi sungai serta menentukan titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Tasril menilai, normalisasi sungai melalui pengangkatan sedimentasi dan lumpur perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kapasitas aliran air. Dengan begitu, sungai dapat berfungsi lebih optimal ketika menerima peningkatan debit air pada musim penghujan
Ia juga mengapresiasi langkah kepala daerah yang melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi sungai. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk melihat persoalan di lapangan secara langsung dan mempercepat penentuan langkah penanganan.
“Penyisiran sungai ini sangat efektif karena pemerintah bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Jika ditemukan pendangkalan, perlu dilakukan normalisasi atau pengangkatan lumpur. Ini penting agar aliran sungai tetap terjaga,” paparnya.
Lebih lanjut, Tasril menyoroti perlunya pembenahan tanggul sungai yang mengalami kebocoran. Menurutnya, kondisi tanggul harus diperiksa dan diperbaiki agar tidak menimbulkan risiko ketika debit air meningkat.
Di luar pembenahan infrastruktur, Tasril kembali menegaskan bahwa upaya mengantisipasi banjir juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan sosialisasi peraturan daerah mengenai larangan membuang sampah ke sungai.
Tasril mendorong anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan, lurah, dan camat untuk turut mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta tidak menjadikan sungai maupun saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.
Ia berharap, langkah pembenahan infrastruktur yang disertai kesadaran masyarakat dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, upaya mengurangi risiko genangan dan banjir di Kota Tangerang dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. (ADV)

