(pelitaekspres.com) -BANTEN – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, Endang Kurnia, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Menurut Endang Kurnia, wacana tersebut tidak boleh dipandang sebagai langkah sederhana untuk memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Badak jawa merupakan satwa endemik yang memiliki keterikatan ekologis dengan habitat alaminya di Ujung Kulon. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah ini harus didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat setempat.
“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru. Badak jawa bukan objek yang bisa dipindahkan begitu saja berdasarkan pertimbangan administratif maupun kepentingan sesaat,” tegas Endang Kurnia.
Ia menilai, apabila pemerintah memiliki kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, maka langkah pertama yang harus diperkuat adalah perlindungan habitat asli badak jawa di Ujung Kulon. Mulai dari mitigasi bencana, penguatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Endang juga mengingatkan bahwa Alas Purwo bukanlah ruang kosong yang dapat begitu saja dijadikan lokasi pemindahan satwa. Kawasan tersebut memiliki ekosistem, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekologis tersendiri yang juga wajib dilindungi. Jangan sampai upaya menyelamatkan satu spesies justru mengabaikan keberlangsungan ekosistem lainnya.
“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua bagi badak jawa, silakan lakukan kajian secara serius. Namun, jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran untuk memindahkan badak jawa dari habitat asalnya tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” lanjutnya.
Lebih jauh, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan agar membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi badak jawa. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat, risiko translokasi, kesiapan ekosistem, serta dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.
Bagi GMNI Banten, konservasi bukan sekadar memindahkan satwa dari satu wilayah ke wilayah lain. Konservasi adalah tanggung jawab negara untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, melindungi habitat, dan memastikan keseimbangan alam tetap terpelihara.
“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi. Kawasan ini merupakan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir dengan memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan justru terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa kepastian kajian dan jaminan keselamatan. Kami menolak segala bentuk kebijakan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam konservasi,” tutup Endang Kurnia.
GMNI Banten menegaskan: Selamatkan badak jawa, lindungi habitatnya, perkuat Ujung Kulon. Jangan jadikan pemindahan sebagai solusi instan atas persoalan konservasi!. (Nan)