(pelitaekspres.com) –SERUI – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegur jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait perubahan arahan kebijakan pemerintah daerah serta lambannya penanganan sejumlah persoalan pendidikan di wilayah tersebut.
Teguran itu disampaikan dalam rapat bersama jajaran Disdikpora, Rabu (11/11/2026), yang turut dihadiri Plt. Asisten I Setda, Plh. Sekda, dan Kasubag Perencanaan BKAD.
Bupati menyoroti laporan kondisi siswa di Distrik Ampimoi yang masih harus belajar dengan duduk di lantai akibat keterbatasan fasilitas sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya tanggung jawab dan pengawasan serius dari setiap pejabat di lingkungan Disdikpora.
“Beberapa waktu lalu saya mendapat laporan di Ampimoi murid-murid duduk belajar di lantai. Ini memalukan. Kalau saya sebagai kepala dinas dan Bupati sudah menyampaikan persoalan seperti ini, berarti ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Bupati juga mempertanyakan lambannya proses pendataan dan pelantikan guru yang hingga kini belum terealisasi. Ia meminta Disdikpora segera berkoordinasi dengan BKPSDM dan Sekda serta memastikan setiap bidang menyampaikan laporan kondisi sekolah di seluruh kampung.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap perubahan arahan kebijakan yang sebelumnya telah disampaikan Bupati, termasuk usulan program dalam APBD Perubahan.
“Saya sudah minta di perubahan yang lalu, tetapi semua yang saya bicarakan itu diubah semua oleh dinas. Kamu siapa sehingga bisa mengubah apa yang saya bicarakan? Kebijakan itu dari sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu ada di saya,” tegas Benyamin.
Selain itu, Bupati meminta perencanaan program pendidikan harus berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan, bukan sekadar laporan administratif. Ia juga mengingatkan agar sekolah-sekolah yang akan digunakan sebagai tempat tinggal peserta Pesparawi tahun 2028 mulai dipersiapkan dan diperbaiki.
Terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bupati meminta Disdikpora menggelar rapat teknis bagi kepala sekolah dan guru agar memahami petunjuk teknis serta mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
Ia menolak pola pengelolaan administrasi yang hanya bergantung pada satu orang untuk menangani laporan pertanggungjawaban banyak sekolah. Menurutnya, setiap sekolah harus memiliki kemampuan dan pemahaman sendiri dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana yang diterima.
“Sudah saatnya kita tidak bekerja lagi dengan model-model seperti itu. Tugas kita sebagai aparatur adalah membangun komitmen dan pengetahuan supaya semua orang tahu dan mengerti bagaimana pertanggungjawaban dana,” ujarnya.
Bupati menegaskan setiap pejabat harus menggunakan kewenangan sesuai jabatan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ia meminta Disdikpora segera melakukan pembenahan agar persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terus berulang.