(Ketika Kekuatan Politik yang Mengantarkan Kekuasaan Berpotensi Menjadi Ujian Pemerintahan)
Oleh: Lukman Hakim, S.P., M.M.
(Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya/Jurnalis)
DINAMIKA politik Indonesia kembali memasuki babak yang menarik perhatian publik. Pada 10 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Istana. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, niat tersebut belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perkembangan ini bukan sekadar persoalan pergantian jabatan, melainkan telah membuka ruang perdebatan baru mengenai masa depan politik dan stabilitas pemerintahan nasional.
Situasi tersebut semakin menarik karena muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pencalonan Gibran. Dengan demikian, persoalan yang semula berkaitan dengan administrasi dan persyaratan pencalonan kini berkembang menjadi persoalan politik, hukum, dan kepercayaan publik. Ketika seorang wakil presiden berada dalam pusaran kontroversi, dampaknya tidak berhenti pada individu yang bersangkutan. Stabilitas pemerintahan, soliditas koalisi, dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan nasional ikut menjadi taruhan.
Untuk memahami persoalan ini, kita tidak boleh melupakan bagaimana Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 24,95 persen, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau 16,47 persen. Total suara sah ketiga pasangan mencapai 164.227.475 suara. Kemenangan dengan selisih yang sangat besar tersebut merupakan hasil kombinasi berbagai faktor, termasuk kekuatan partai politik, popularitas Prabowo, daya tarik pasangan calon, serta dukungan politik Presiden Joko Widodo ketika itu.
Di sinilah persoalan politik menjadi menarik. Dukungan Jokowi bukan sekadar dukungan simbolis. Sebagai presiden yang sedang menjabat ketika Pilpres 2024 berlangsung, Jokowi memiliki pengaruh politik, tingkat pengenalan publik, jaringan relawan, dan modal popularitas yang besar. Sementara itu, kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden memperkuat narasi kesinambungan pemerintahan. Kombinasi Prabowo dan Gibran menjadi jembatan politik yang menghubungkan kekuatan elektoral Prabowo dengan sebagian basis pendukung Jokowi. Karena itu, tidak berlebihan apabila kontribusi Jokowi dan Gibran disebut sebagai salah satu faktor strategis yang ikut mengantarkan Prabowo ke Istana. Mengabaikan faktor tersebut sama saja dengan membaca sejarah kemenangan politik secara tidak utuh.
Kemenangan Tidak Lahir dari Ruang Hampa
Dalam politik, kemenangan tidak pernah berdiri di atas satu kaki. Prabowo memiliki basis pendukung dan kekuatan politik sendiri, tetapi dukungan Jokowi memberikan tambahan daya elektoral yang sangat berarti. Bergabungnya Gibran juga menghadirkan pesan keberlanjutan pemerintahan yang menarik bagi sebagian pemilih. Persoalannya, setelah kekuasaan berhasil diraih, apakah seluruh kekuatan yang dahulu membangun kemenangan masih berada dalam satu barisan? Inilah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Sebab, koalisi kemenangan belum tentu selalu identik dengan koalisi pemerintahan yang permanen.
Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, dampaknya tidak cukup dihitung dari hilangnya satu jabatan dalam struktur pemerintahan. Ada dimensi psikologis dan politik yang jauh lebih besar. Sebagian pemilih mungkin mempertanyakan arah kesinambungan politik yang dahulu ditawarkan melalui pasangan Prabowo-Gibran. Jaringan relawan, kelompok pendukung, dan kekuatan politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan juga berpotensi melakukan penyesuaian. Namun, tidak semua pendukung Gibran otomatis akan meninggalkan Prabowo. Loyalitas pemilih sangat beragam dan tidak bisa disederhanakan hanya berdasarkan hubungan politik antartokoh.
Di sisi lain, Prabowo juga tidak dapat dianggap kehilangan seluruh legitimasi politik apabila Gibran mundur. Mandat presiden diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan tetap memiliki kekuatan konstitusional. Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari. Artinya, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis membubarkan pemerintahan, tidak serta-merta menjatuhkan presiden, dan tidak menjadi alasan hukum untuk mempercepat pemilu.
Akan tetapi, persoalan yang lebih serius adalah kemungkinan munculnya ketidakseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan. Jika hubungan antara Prabowo dan kelompok politik yang berafiliasi dengan Jokowi mengalami keretakan, konfigurasi dukungan menjelang 2029 dapat berubah. Pemerintahan mungkin tetap berjalan secara formal, tetapi menghadapi tantangan dalam menjaga soliditas koalisi dan kepercayaan politik. Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji: apakah mampu mengelola perbedaan, menjaga komunikasi politik, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok? Sebab, kekuasaan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh besarnya kemenangan dalam pemilu, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan kepercayaan publik setelah memperoleh kekuasaan.
Merawat Stabilitas, Menyelamatkan Demokrasi
Di tengah situasi politik yang semakin dinamis, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dukungan dan manuver elite. Yang diperlukan adalah kedewasaan dalam berpolitik, keberanian menegakkan konstitusi, serta kesadaran bahwa stabilitas negara jauh lebih penting daripada kepentingan jangka pendek kelompok tertentu. Persoalan Gibran harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan demokrasi, bukan dijadikan pintu masuk bagi pertarungan kekuasaan yang tidak berkesudahan. Ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan agar dinamika politik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan dan konflik sosial yang merugikan bangsa.
Pertama, Presiden Prabowo harus mengedepankan komunikasi kenegarawanan. Persoalan Gibran perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan melalui pertarungan pengaruh di belakang layar. Jika terdapat persoalan administrasi pencalonan, biarkan lembaga peradilan menjalankan kewenangannya secara independen. Semua pihak harus menghormati putusan pengadilan dan memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan. Presiden juga perlu memastikan bahwa persoalan personal maupun dinamika antarkelompok politik tidak mengganggu agenda pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan rakyat.
Kedua, seluruh elite politik harus menahan diri dari tindakan yang berpotensi memperuncing polarisasi masyarakat. DPR, partai politik, tokoh masyarakat, dan kelompok pendukung masing-masing harus memahami bahwa Indonesia bukan milik satu keluarga, satu partai, ataupun satu koalisi. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, penyelesaiannya harus mengikuti Pasal 8 UUD 1945. Apabila muncul perbedaan pendapat politik, ruang demokrasi harus tetap dibuka. Demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi kekerasan, provokasi, dan tindakan anarkis tidak boleh menjadi jalan penyelesaian. Stabilitas nasional harus dijaga tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.
Ketiga, masyarakat perlu menempatkan kepentingan bangsa di atas loyalitas terhadap figur politik. Rakyat telah memberikan mandat melalui pemilu, sehingga para pemimpin berkewajiban mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut melalui kinerja, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Jangan sampai rakyat kembali terbelah hanya karena persaingan elite yang sesungguhnya tidak selalu berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang stabil, demokrasi yang sehat, ekonomi yang tumbuh, serta kepemimpinan yang mampu menyatukan perbedaan. Pada akhirnya, jabatan presiden dan wakil presiden adalah amanah konstitusi, bukan warisan politik yang dapat dipertukarkan sesuka hati.
Kekuasaan boleh berganti, koalisi boleh berubah, dan tokoh politik boleh berpisah jalan. Namun, kepentingan Indonesia tidak boleh menjadi korban dari pertarungan kekuasaan. Sejarah politik selalu mengajarkan bahwa orang-orang yang dahulu berjalan bersama belum tentu akan selamanya berada dalam satu barisan. Namun, seorang pemimpin sejati harus mampu membedakan antara kepentingan politik dan tanggung jawab kenegaraan. Jangan sampai mereka yang dahulu bersama-sama membangun jalan menuju Istana justru menjadi alasan terganggunya stabilitas bangsa setelah kekuasaan berhasil diraih. Rakyat tidak membutuhkan drama politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bekerja. (**)