(pelitaekspres.com) –LAMPUNG- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga yang Independen dan Tepercaya dalam mendukung Program Strategis Nasional. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Tahun 2025, pada Senin, (27/10), di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung.
Rakorda ini merupakan langkah strategis untuk mengoordinasikan manajemen lapangan dan menajamkan instrumen survei agar data yang dihasilkan untuk kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin Akurat, Relevan, dan Berdampak.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menekankan, “Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” ujar Ahmadriswan.
Ahmadriswan menyampaikan bahwa hasil sementara Survei Monev Tahap I secara nasional telah menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan 53.776 pekerja SPPG (Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi).
Namun, Rakorda ini juga menjadi forum penting untuk mengintegrasikan temuan kritis dari sektor terkait, memastikan evaluasi Tahap II lebih komprehensif.
Dari Sisi Tata Kelola (Satgas MBG) misalnya,
Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Saipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Daerah, menegaskan bahwa data BPS menjadi dasar perbaikan sistem.
“Keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas MBG. Oleh karena itu, Survei BPS ini adalah langkah evaluasi krusial. Penyelenggaraan MBG harus terus dievaluasi agar tujuan perbaikan gizi anak-anak tercapai, dan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan makanan, perlu ditingkatkan secara nyata di lapangan,” jelas Saipul.
Ia juga menambahkan, Satgas MBG berkomitmen memastikan Penanggung Jawab SPPG mentaati tata kelola dan SOP, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higienis (SLHS) dan sertifikat penjamah makanan.
Sementara itu dari sisi aspek kesehatan, dalam hal ini Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Yuliana, menyoroti pentingnya indikator higienitas dan keamanan pangan. “Kami mencatat adanya insiden keracunan pangan pada 78 siswa di Pondok Pesantren Baitul Nur pada 14 Oktober 2025. Kasus ini menegaskan bahwa Survei BPS Tahap II harus diperkaya dengan indikator yang mengukur standar ketepatan gizi dan keamanan pangan di TPP, sejalan dengan regulasi kesehatan,” tegasnya.
Kemudian dari sisi aspek pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Prov. Lampung, Yusliana, menyoroti bahwa tujuan MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik.
“MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi intervensi gizi dan pendidikan secara simultan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan 10,68% penduduk Lampung masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angka ini mempertegas urgensi program ini,” jelas perwakilan Dinas Pendidikan. Ia menambahkan, program ini bertujuan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung.
Menanggapi masukan yang komprehensif dari hasil pertemuan Rakorda ini, Kepala BPS Provinsi Lampung menegaskan akan melakukan penyempurnaan menyeluruh pada instrumen dan manajemen lapangan Survei Tahap II.
“Rakorda hari ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi BPS dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar survei yang akan dilaksanakan pada November mendatang tidak hanya bersifat teknis, tetapi memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret berbasis data yang akurat dan tepercaya. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan di Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ahmadriswan Nasution.