(pelitaekspres.com) – JAYAPURA – Juru Bicara Gubernur Papua mengeluarkan press release bernomor 01/JB-GP/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Gubernur Papua yang isinya merespon beberapa pandangan ataupun pendapat dari kelompok masyarakat yang meminta Gubernur Papua untuk fokus mengurus kesehatannya.
Yang terbaru sebagaimana yang disampaikan oleh Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak pemerintah pusat segera menunjuk penjabat Gubernur di Provinsi Papua selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022 sebagaimana pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat siaran pers di Abepura, Selasa (4/1/2022) yang dimuat dalam media. https://papua.tribunnews.com.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Wilayah LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Papua Yohanis Wanane berpandangan bahwa, dirinya memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh juru bicara Gubernur Papua tersebut, menurut Wanane bahwa, Gubernur Papua saat ini adalah Lukas Enembe, yang dalam situasi saat ini dalam kondisi kurang sehat pun, masih memberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dimana melalui kabinet yang telah disiapkannya sejauh ini hal tersebut dapat berlangsung meskipun oleh banyak pihak dipandang tidak optimal.
Menurutnya perangkat administrasi pemerintahan yang mengatur tentang tata cara atau proses untuk melakukan apa yang menjadi alasan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut sudah ada, dan dan itu dikeluarkan atau disiapkan oleh Negara untuk mengantisipasi keadaan yang syaratnya juga sudah disebutkan dalam aturan tersebut, jadi jika semua memenuhi syarat tersebut maka tuntutan yang disampaikan oleh kelompok tersebut sudah barang tentu akan dilaksanakan.
Namun hari ini kondisi Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe masih sehat dan masih bisa beraktivitas menjalankan pemerintahan dan disisi lain juga masih ada Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang salah satu tugas pokoknya adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.
Gubernur Lukas Enembe merupakan hasil Suara Rakyat yang mengantarkannya bersama mendiang Klemen Tinal menjadi pemimpin di Papua, dan selama masa pemerintahannya ada banyak perubahan yang terjadi, dan kita harus memberikan apresiasi untuk itu.
Jika ada kelompok yang memberi penilaian kepada kinerja anak buah Gubernur yang berada di dalam kabinetnya saat ini, langsung spesifik ke orangnya agar kemudian itu menjadi bahan evaluasi oleh gubernur.
Pria Kelahiran Serui ini mengatakan bahwa, dirinya sangat setuju dengan alasan yang disampaikan oleh Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang beralasan bahwa Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.
“Kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua,” serta Dikatakan, rendahnya kualitas pejabat dan tindakan korup yang berlebihan, turut menambah ‘citra buruk’ birokrasi yang tidak diharapkan public, tetapi menurut Wanane hal tersebut bukan serta merta kesalahan tersebut dilimpahkan kepada gubernur dan meminta bahkan mendesak pemerintah pusat menunjuk pejabat gubernur.
Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen disalah satu perguruan tinggi negeri di kota jayapura ini meminta untuk semua kelompok yang ada di Papua untuk tetap menghormati hak politik pak Gubernur Lukas Enembe, yang sampai saat ini merupakan Gubernur terpilih dan masih tetap menjabat selama beberapa Tahun kedepan lagi.
Atas dasar Hak politik tersebut Wanane justru berharap Gubernur dan DPR Papua dan koalisis partai politik pengusung serta Pemerintah Pusat segera merampungkan proses politik dan juga administrasi untuk mengisi kekosongan kursi wakil gubernur papua, agar dapat menjadi penyeimbang dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua.
Oleh sebab itu Sekretaris LSM Lira Papua itu meminta kepada setiap elemen masyarakat bahkan unsur pemerintah Pusat dan juga unsur politik untuk tetap menjunjung tinggi asas demokrasi di Indonesia, dengan tetap menghargai hak politik Gubernur Lukas Enembe, dan jangan ada lagi statemen yang dikeluarkan yang justru terkesan muatan politik dalam kondisi hari ini, yang justru melahirkan ketegangan di akar rumput antara kelompok. (Jhon Id)