(pelitaekspress.com), KEP. YAPEN – UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, sebenarnya di peruntukkan untuk siapa? Ketua STKIP PGRI Papua Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si, sebagai akademisi mempertanyakan peruntukan dana Otonomi khusus di Papua menurutnya bahwa dana Otsus untuk Orang Asli Papua Ras Melanesia dan Tanah Papua tersebut, Serui, (07/03/2021).
Menurutnya sepanjang 20 tahun dana ini tidak diproteksi keberhasilan dari pemberdayàan terhadap OAP dan manusia di Tanah Papua ungkapnya. Bagaimana cara kita mengukur OAP dalam berbagai aspek yg disampaikan dalam 24 BAB dan 79 pasal UU No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, ada akses untuk pengembangan atau tidak.
Didalamnya tidak ada satupun Peraturan Pemerintah, keculi 1 (PP) untuk MRP akan tetapi ungkap pak Ones sapaannya bahwa MRP hadir ibarat pelengkap penderita rakyat Papua. Ini yang membuat UU Otsus menjadi Banci dan Mandul, selain itu penerapan dan pelaksanaan UU Otsus juga tidak disertai dengan peraturan pemerintah (PP).
Contoh kasus dalam UU Otsus tertulis bahwa Gubernur dan Wakil gubernur di Papua dipilih oleh DPRP tapi tidak ada PP yang mendukung itu sehingga tidak di pakai amanat dalam Pasal UU Otsus, tapi semua kembali mengacu kapada UU Otonomi Daerah urainya.
Disinilah banci dan mandulnya UU RI NO 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Menjadi satu kekurangan elit Birokrat dan Elit Politik serta petinggi-petinggi orang Papua yang tidak jeli melihat bagian ini dengan jeli. Membuat PP tentunya oleh Pemerintah Pusat, tapi kenapa tidak dibuat ada apa sehingga tidak dibuat.
Kebanyakan kita hanya bicara soal uang sementara pasal yg lain dalam UU Otsus tidak dibahas, sehingga rakyat hanya bemper untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan klasik yang diskenariokan oleh pejabat dari tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi seperti yang sedang terjadi saat ini. Kebijakan-kebijakan tidak memberikan ruang yang lebih berpihak kepada OAP dan Tanah ini sesuai Amanat UU Otsus urainya.
Tentang Perencanaan Wilayah Adat yang selalu didengungkan oleh pihak Pemerintah hanya sebatas bicara-bicara sementara hasilnya tidak terwujud sejak Otsus Jilid 1 bergulir , Kepala Suku dan Dewan Adat Suku tak ada artinya Kecuali Tokoh Adat.
Menyinggung akan bergulirnya OTSUS JILID 2 ungkap mantan Ketua Bappeda Kepulauan Yapen ini bahwa itu hanya omong kosong apa yang mau dibuat untuk OAP dan manusia di Tanah Papua ungkapnya.
Bila Otsus Jilid 2 akan bergulir, buatlah dulu Rencana Induknya (Road Map) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan jangka waktu 5 tahun, 10 atau 25 tahun agar tujuan akhir dari pelaksanaan Otsus dapat diketahui tegasnya.
Road Maap ini juga dimaksudkan apabila terjadi pergantian Bupati juga Gubernur tidak ada perubahan oleh keinginan pejabat tetapi ada aturan yang mengatar terkait Otsus.
Tentang pelaksanaan Otsus juga harus dilaksanakan Musrenbang Otonomi Khusus yang dilaksanakan terpisah pada tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi tentu akan dikawal dan diikuti oleh semua komponen OAP urainya.
Kita merencanakan tentang Otsus untuk tingkat Kabupaten harus kita tahu berapa banyak OAP, pertumbuhan penduduk per tahun berapa jumlahnya, berapa jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Perguruan tinggi, Tingkat kehidupan Ekonomi, Sosial, lapangan kerja dan yang lainnya.
Tentang MRP, ungkap Ones Rumtuboi bahwa hadirnya Lembaga Kultur di Tanah Papua kami Orang asli Papua dibohongi oleh Pemerintah RI dimana menghadirkan MRP namun tidak diberikan kewenangan sedikitpun, padahal Lembaga MRP membawahi masyarakat Adat, Agama dan Perempuan serta Tanah dan Bumi Papua.
Bubarkan MRP kembalikan semua Hak Politik OAP di Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota Wakil Wali Kota, dan Bupati, Wakil Bupati serta pada Jajaran Birokrasi kepada OAP ungkapnya menutup pembicaraan. (rep.kj).

Leave a comment