(pelitaekspress.com) – SOFIFI – Kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ketenagakerj dalam rangka Konsultasi Publik Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ketenagakerjaan, Kamis (10/12/2020) di Grand Sahid Hotel Ternate.
Acara diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, mulai dari penerapan cek suhu tubuh sebelum memasuki lokasi kegiatan. Kegiatan dibagi dalam dua sesi, dimana sesi pertama sebagai keynote speech Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir.
Sebelum masuk sesi pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs, Syamsudin A. Kadir memberikan welcoming remarks, dalam welcomring remarksnya menyampaikan bahwa dalam UU cipta kerja atau undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau omnibus Law adalah undang-undang di indonesia yang telah di sahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR-RI dan di undangkan pada tanggal 02 Nopember 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.
Sejak diundangkan, undang-undang ini menuai pro dan kontra oleh sebahgian masyarakat indonesia termasuk di Provinsi Maluku Utara. Mahasiswa dan buruh turun ke jalan menentang di sahkannya undang-undang tersebut. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat publik merasa bahwa undang-undang ini tidak pro terhadap rakyat seperti menghilangkan upah minimum Kabupaten/Kota(UMK) serta upah minimum sektoral, pemutusan hubungan kerja atau PHK dan mengatur tentang cuti hamil, cuti haid atau curi menikah. Namun demikian, pemerintah tetap menyikapi aspirasi rakyat dengan terus memberikan penjelasan-penjelasan terhadap aspirasi yang muncul,” paparnya.
Bapak Presiden sebagai pemimpin negara sendiri sangat berharap dengan adanya Omnibus Law ini, maka para investor akan dapat menanamkan modal di indonesia tanpa melalui birokrasi yang berbelit tapi lapangan pekerjaan tersedia semakin luas sehingga bisa mencukupi kebutuhan tenaga kerja yang ada.
Sekda juga berharap agar undang-undang ini dapat disosialisasikan dengan baik disemua elemen masyarakat sehingga tujuan dari lahirnya undang-undang ini dapat menjadi pedoman untuk menjalankan tugas negara dalam melimdungi hak-hak rakyat.
“Oleh karena itu pertemuan ini bagai saya tentunya memiliki tujuan baik yaitu menyerap aspirasi implementasi undang-undang cipta kerja tidak hanya disektor tata pajak dan restribusi daerah namun juga kemudahan berusaha di daerah dan energi dan sumber daya mineral,” tutupnya.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Iskandar Simorangkir dalam paparnyanya mengatakan “UU Cipta Kerja ini sangat penting karena selin menginformasikan hal-hal yang bengkok agar pemahaman UU cipta kerja ini benar-benar sesuai dengan tujuan dari pembentukanya maka kegiatan serap aspirasi dari subtansi dari cipta kerja ini.
Dari aspirasi daerah ini kita juga menampung dari seluruh kementrian dan lembaga di daerah untuk dijadikan sebuah masukan dalam peraturan pelaksanaanya kan dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja. Tujuan utamanya pertama menciptakan lapangan kerja, kemudian memudahkan pembukaan usaha baru dan juga mendukung pemberantasan korupsi,” ujar Iskandar Simorangkir.
Akibat pembatasan aktifitas sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya covid-19 secara langusng dapat membatasi aktifitas ekonomi, bahkan dalam sektor tertentu mengalami pemberhentian sehingga dapat meningkatkan tingginya pengangguran akibat dari pembatasan ekomomi tadi membuat kontraksi ekonomi meningkat, bahkan seluruh dunia mengalami resesi ekonomi termasuk indonesia yang dimana dalam triwulan kedua mengalamai kontraksi -5,32%. Kemudian di triwulan ketiga indonesia mengalami kontraksi -3,49%.
Pemulihan kebijakan ekonomi nasional sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh dunia usaha serta masyarakat .
Kita perlu segera memulihakan ekonomi kita, karena kita sadari dengan adanya covid-19 ini jumlah orang yang menganggur sangat meningkat baik itu yang dirumahkan maupun pekerja baru yang tidak bisa masuk dalam pasar tenaga kerja, oleh karena itu perlu pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menyerap tenaga kerja baik yang baru masuk dari pasar tenaga kerja maupun yang terdampak dari covid-19.
Dan untuk menumbukan pemuliahan ekonomi ini lanjutnya maka harus memiliki daya sain yang tinggi, harus mempunyai iklim usaha yang baik agar semua investor baik dari mikro maupun besar, baik dari dalam maupun luar negeri mau menginvestasikan uangnya di indonesia, sehingga kita bisa memunculkan usaha-usaha baru agar pekerja-pekerja yang terkana covid-19 dan pekerja yang baru masuk dalam pasar tenaga kerja dapat kita serap semuanya, karena tanpa usaha kita tidak bisa menyerap tenaga kerja baru atau pekerja yang terdampak dari covid-19 tersebut,” ajaknya.
“Tadi saya ungkapkan bahwa di Indonesia ini terjadi over regulasi, ada 43.604 regulasi yang mengatur terkait dengan perizinan usaha. Sehingga itu mahal di Indonesia untuk melakukan investasi, itu tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nya Indonesia 6,8. Artinya untuk menghasilkan satu unit output butuh capital 6,8 itu kan mahal sekali,” ungkap Iskandar.
Kenapa itu terjadi menurutnya karena proses perizinannya tadi yang berbelit-belit yang mencapai 43.604 regulasi, itu nanti kita potong sehingga nanti perizinannya lebih gampang dan cepat.
Usaha Mikro, Kecil cukup pendaftaran saja itu pun tunggal tidak perlu lain-lain, kemudian sertifikasi halalnya dibantu pemerintah secara gratis, dalam rangka untuk mempercepat pengembangan UMKM bagi Usaha Menengah Besar yang membantu UMK itu diberikan insentif,” imbunya.
“Maka dari itu ada 11 klaster untuk UU Cipta Kerja, diantaranya untuk meningkatkan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan dan sebelas pengenaan sanksi,” paparnya.
“Jadi substansinya kalau kita lihat masing-masing klaster tadi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Itu akan diterapkan penerapan perizinan berbasis resiko,” sambung Iskandar Simorangkir.
“Dengan adanya UU Cipta Kerja ini kan orang-orang usaha kan gampang sekali. Saya termasuk yang yakin ketika ekonomi itu pulih, pariwisata pulih, Maluku Utara bisa lebih berkembang,”katanya. (ais).
Leave a comment