(pelitaekspres.com) – Sumut – Walikota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua bersama pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Tandatangani Nota Kesepakatan Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (14/07/2021).
Sebelum penandatanganan nota kesepakatan tersebut,agenda rapat diawali dengan laporan Badan Anggaran dan penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Gunnungsitoli terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020 yang secara keseluruhan dapat memahami dan menerima Ranperda dimaksud untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Dalam pendapat akhirnya Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua, sangat mengapresiasi dukungan dan saran konstruktif yang diberikan oleh segenap anggota dewan yang terhormat selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini, sehingga ranperda dimaksud dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
“Mencermati pokok-pokok pikiran yang disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD serta pendapat akhir fraksi-fraksi terkait dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020, pada hakekatnya dapat dipahami dan menjadi bahan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Walikota.
Usai pengambilan keputusan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan umum Walikota terhadap Ranperda Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, yang disampaikan oleh Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE, M.Si
Disampaikannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengharuskan pembentukan dinas baru yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja yang selama ini berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan pembentukan perangkat daerah mandiri yang melaksanakan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
“Pemerintah Kota Gunungsitoli juga telah mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli. Dari hasil evaluasi tersebut, diperlukan optimalisasi struktur organisasi Dinas Pendidikan yang ada sekarang,” ujar Sowa’a Laoli.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, urusan tenaga kerja bergabung dengan urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; urusan pendidikan digabung dengan urusan kepemudaan dan olahraga pada Dinas Pendidikan; dan sub urusan bidang kebakaran berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.”
“Pada rancangan Peraturan Daerah ini nantinya, sub urusan bidang kebakaran akan menjadi satu dinas mandiri yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunungsitoli; urusan tenaga kerja akan bergabung dengan urusan perdagangan membentuk Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah ada sebelumnya berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Gunungsitoli; urusan kepemudaan dan olahraga yang selama ini digabung di dalam Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, dikeluarkan sehingga Dinas Pendidikan hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan urusan kepemudaan dan olahraga digabung pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli,” jelasnya.
Pada rapat paripurna tersebut, turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur dan Kepala Dinas Kominfo Kota Gunungsitoli.(Toro Harefa)