Sabtu , Agustus 24 2019
Home / POLITIK / Wakil Ketua DPRD Bersama Ketua Komisi C Sambangi Proyek Pembangunan Gedung DPRD

Wakil Ketua DPRD Bersama Ketua Komisi C Sambangi Proyek Pembangunan Gedung DPRD

(peliraekspres.com)- AEK KANOPANA- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Agustinus Simamora, SH, MSi bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kab. Labura, Drs. Azwan Hutapea, dan Anggota Komisi C DPRD kab. Labura, Samian Dabukke, menyambangi proyek pembangunan gedung DPRD TA. 2018 yang telah mengalami perpanjangan kontrak pada kamis, 07/02/2019 untuk keperluan investigasi lapangan karena banyaknya keluhan dari masyarakat.

Kedatangan mereka disambut oleh Buyung ST selaku Kepala dinas Perumahan dan kawasan permukiman (Kadis Perkim) Kab. Labura, dan Edi Agam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam investigasi tersebut, Simamora menanyakan tentang batas waktu berlakunya perpanjangan kontrak Proyek tersebut. Buyung menjawab bahwa kontrak pembangunan hingga tanggal 28/02/2019. Simamora lalu mengatakan bahwa ia pesimis pembangunan gedung bisa selesai sepenuhnya pada tanggal tersebut, melihat progres bangunan yang terlaksana baru sekitar 60 persen.

Azwan Lalu menanyakan RAB proyek, lalu Buyung menunjukkan RAB yang dikeluarkan oleh CV. Persisi Tama selaku Konsultan Pengawas. Buyung lalu menjelaskan jika Konsultan Pengawas telah habis kontrak, sekarang yang mengawasi hanyalah pihak Dinas Perkim yang diwakili oleh PPK.

Buyung lalu menjelaskan jika Sisa dana pembangunan Proyek TA 2018 sudah dikembalikan ke negara (SILPA), lalu untuk pembayaran setelah perpanjangan kontrak, diusulkan nanti pada PAPBD 2019. Kontraktor harus menanggulangi terlebih dahulu dana pembangunan dengan uang pribadinya hingga dana yang diusulkan pada PAPBD 2019 tersebut keluar.

Saat ditanyakan pelitaekspres.com tentang kendala sehingga pembangunan tersebut mengalami perpanjangan kontrak, Edi menjawab bahwa kendala utama adalah sulitnya mendapatkan material, seperti besi. Dalam RAB, besi yang digunakan adalah besi polos. Namun karena kurangnya ketersediaan besi polos, kontraktor lalu menggunakan besi ulir yang harganya sama.

Saat simamora menanyakan apakah setelah perpanjangan kontrak habis, kontrak bisa diperpanjang lagi ?. Edi menjawab bahwa pihaknya akan melakukan konsultasi dengan BPK terlebih dahulu, sama seperti perpanjangan kontrak yang pertama.
Biasanya, jika kontraktor mampu membayar denda maksimal atas keterlambatan, kontrak masih bisa diperpanjang. Lanjutnya lagi.

DIBACA 5.915 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *