(pelitaekspres.com)-GUNUNGSITOLI-DPRD Kota Gunungsitoli gelar rapat Paripurna untuk mendengarkan Pendapat Akhir Wali Kota Gunungsitoli atas Ranperda Inisiatif DPRD Kota Gunungsitoli Tentang Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Hewan, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli,Rabu (25/10/2023)
Rapat Paripurna tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, S.Pdk, SH dan dihadiri Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, SE, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Drs. Oimonaha Waruwu, Staf Ahli Wali Kota Gunungsitoli, Asisten Setda Kota Gunungsitoli, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemko Gunungsitoli dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli
Dalam pendapat akhir Walikota yang disampaikan oleh Wakil Walikota Gunungsitoli menyampaikan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan regulasi yang dibuat pemerintah pusat dalam mencegah, mengantisipasi penyebaran berbagai jenis penyakit hewan akibat lalu lintas hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
“Tentu peternak di Kota Gunungsitoli sudah pernah merasakan efek dari kejadian penyakit hewan ini ketka banyaknya babi yang mati pada kurun waktu tahun 2020 ke tahun 2021. Mengingat Kota Gunungsitoli merupakan pintu pemasukan ternak ke wilayah Kepulauan Nias, sudah seharusnya lebih waspada dan siap siaga terhadap kejadian penyakit hewan,” ujarnya.
Selanjutnya, hadirnya satuan kerja karantina pertanian di wilayah Kepulauan Nias sangat diharapkan kerjasamanya dalam membantu daerah dalam pencegahan penyakit hewan. Penguatan terhadap perwujudan menjaga wilayah Kota Gunungsitoli dari kemungkinan penyebaran penyakit hewan tentu dibutuhkan regulasi yang mengatur pemasukan ternak dan bahan asal hewan.
“Kami menilai bahwa jawabannya adalah Perda yang telah di inisiasi DPRD saat ini. Hadirnya Ranperda ini nantinya, selain untuk tujuan pencegahan penyakit juga sekaligus sebagai perlindungan terhadap peternak Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan usaha peternakan,” Tegasnya
Dijelaskan dia, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penyebaran penyakit hewan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Veteriner (konsumen) dalam mengkonsumsi produk hewan/bahan asal hewan yang beredar di wilayah Kota Gunungsitoli.
“Kami sangat mengapresiasi segala bentuk komitmen dan dukungan baik berupa saran dan kontribusi pemikiran yang telah diberikan oleh segenap anggota DPRD sebagai inisiator Ranperda ini dan juga perangkat daerah terkait dalam proses pembahasan untuk penyempurnaan Ranperda ini sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.” Terang Sowa’a.(Toro Harefa)