Rabu , Oktober 16 2019
Home / POLITIK / Tiga Balonkada Lamteng Urungkan Ambil berkas Formulir Pendaftaran di DPD II Golkar

Tiga Balonkada Lamteng Urungkan Ambil berkas Formulir Pendaftaran di DPD II Golkar

(pelitaekpres.com)-LAMPUNG TENGAH- Hari ini, terdapat tiga bakal calon kepala daerah yang mengurungkan niatnya untuk mengambil berkas formulir pendaftaran bakal calon (Bacalon) bupati dan wakil bupati dalam penjadingan yang di buka oleh DPD II partai Golkar Lampung Tengah (Lamteng) . Pasalnya bakal calon Bupati harus menyelesaikan biaya administrasi sebesar Rp 25 juta dan cakal calon wakil bupati Rp 20 juta yang harus di serahkan pada saat mengambil berkas pendaftaran.

Yakni, Miswan Rody, lalu Nessy Mustafa dan Loekman Djoyosoemarto, ketiganya mengutus Liaison Officer (LO) untuk mengambil berkas pendaftaran namun niat itu diurungkan hari ini (08/10/2019) lantaran terbentur juklak nomor 06 tahun 2016 yang di berlakukan dalam penjaringan di Partai Golkar Lamteng.

“Nessy Mustafa, Miswan Rody, Loekman Djoyosoemarto belum resmi ambil berkas. Karena apa yang kami sampaikan sesuai juklak dan beberapa ketentuan yang belum bisa terpenuhi. Kaitan dengan dana administrasi yang disyaratkan oleh partai kami sesuai juklak biaya Bakal Calon Bupati Rp 25 juta dan Bakal calon wakil bupati Rp 20 juta,” papar I Nyoman . . .

. . . Suryana selaku Panitia Penjaringan DPD II Golkar Lamteng.

Ia menambahkan, ketentuan itu terdapat dalam juklak 06 tahun 2016 yang berlaku di seluruh Indonesia. DPD II Golkar Lampung Tengah enggan keluar dari koridor yang telah di tentukan DPP dalam penjaringan kepala daerah.

“Kalau persyaratan tepenuhi kami serahkan berkas pendaftaran yang sudah kami sediakan. Semua ketentuan pedoman yang ada di juklak. Kami gak mau keluar sedikitpun dari aturan itu kalau kami mengambil kebijakan lokal kami yang akan di salahkan,” ujar Nyoman Suryana.

Sementara Sutowo selaku  LO bakal calon Bupati  Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto menerangkan bahwa di DPD II Golkar Lampung Tengah, terdapat aturan yang berbeda dari partai lain, dimana harus menyerahkan dana administrasi saat melakukan pengambilan berkas.

“Disini aturan beda pengambilan berkas harus menyiapkan dana administrasi sesuai juklak partai. Gak kayak yang lain, kalau yang lain kan saat mengembalikan berkas. Sebelumnya saat saya konsultasi melalui sambungan telfon tidak diberitahu, diminta langsung ke kantor DPD,” jelasnya.(Ari)

DIBACA 7.234 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *