(pelitaekspres.com) – SOFIFI – Pemprov Malut secara resmi menyerahkan dokumen rancangan APBD-P ke DPRD Maluku Utara, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Malut, Rabu (22/09/2021).
Pada saat paripurna DPRD Malut tentang penyampaian Ranperda APBD-P tahun anggaran 2021, wakil gubernur Malut, Al Yasin Ali yang membacakan sambutan gubernur Abdul Gani Kasuba, menyampaikan terkait kebijakan belanja daerah lebih diarahkan untuk membiayai program
prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap perangkat daerah.
“Belanja daerah dirancang sebesar Rp. 3,55 triliun lebih dari sebelumnya sebesar Rp. 3,33 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp. 214 miliar lebih atau 6,43 persen,” ungkapnya.
Dihadapan pimpinan dan dan anggota DPRD Malut, Wagub memaparkan tentang kenaikan belanja tersebut perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.
Menurut Wagub, ada 5 (lima) poin penting terkait kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pemprov Malut, antara lain :
Pertama, pemenuhan terhadap kebutuhan dalam rangka pelaksanaan dua Event Nasional yaitu STQ Nasional di Sofifi, serta
menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan PON Ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional Ke-26 Tahun 2021 di Papua.
Kedua, pemenuhan kewajiban terhadap pihak ke 3 yang belum terselesaikan akibat dampak Pandemi Covid-19
tahun 2020.
Ketiga, pemenuhan kebutuhan pada RSUD Chasan Boesoeri dan RSUD Sofifi dalam rangka penguatan sesuai arahan pemerintah pusat.
Keempat, pemenuhan kekurangan atas perhitungan gaji dan tunjangan guru serta pemenuhan kekurangan pada panti anak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Kelima, pemenuhan kebutuhan sesuai peraturan daerah atas terbentuknya 2 (dua) Badan dan 1 (satu) Biro, serta memenuhi kebutuhan prioritas beberapa perangkat daerah, aspirasi masyarakat dan kebutuhan mendesak lainnya.
Dengan demikian, pihak pemprov Malut bersama DPRD Malut merancang
defisit sebesar Rp. 624 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp. 486 miliar lebih, yang akan diseimbangkan dengan pembiayaan daerah.
Kemudian untuk pembiayaan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp. 624 miliar lebih, yang terdiri dari rancangan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar 72 miliar lebih dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 551 miliar lebih.
“Dengan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dirancang berimbang,” kata wagub. (ais).