Minggu , Agustus 18 2019
Home / HUKUM & KRIMINAL / Polisi Masih Terus Melakukan Lidik Terhadap Kasus Dana Desa Kabuna

Polisi Masih Terus Melakukan Lidik Terhadap Kasus Dana Desa Kabuna

(pelitaekspres.com) – ATAMBUA – Pihak Polres Belu masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi ahli terkait dengan dugaan penyelewengan Dana Desa Kabuna. Tujuan pemeriksaan saksi-saksi ahli ini untuk mengetahui besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh negara.

“Kita masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli dan juga para saksi. Pemeriksaan saksi-saksi ahli ini untuk mengetahui besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh negara.” Demikian ungkap Kapolres Belu, AKBP Cristian Tobing ketika dia temui awak media di ruang kerjanya, Selasa (26/2/2019).

Dikatakan bahwa Polres Belu tidak main-main dalam menangani kasus dugaan penyelewengan Dana Desa. Apalagi, dugaan kasus tersebut dilaporkan boleh masyarakat.

“Tetap kita tangani, apalagi itu merupakan laporan dari masyarakat. Karena itunkita tetap melakukan penanganan,” tegasnya.

Terkait dengan kasus-kasus dana desa lain dari Kabupaten Belu dan Malaka yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Tipikor Polres Belu masih dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu karena prosesnya yang tidak mudah.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini sejumlah warga Desa Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL melaporkan kepala Desanya ke Tipikor Polres Belu pada, Jumat (4/1/2019) karena dugaan penyelewengan dana desa dari tahun 2015 hingga 2018.

Salah satu Warga Kabuna, Yanuarius Pareira menduga ada penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kades Kabuna, Ruben Gonzalves bersama aparat desanya. Karena itu, dalam laporan tersebut, mereka juga menyurati Kapolres Belu dan Kajari Belu.

Dikatakan bahwa Aparat Pemerintah Desa Kabuna selama ini tidak pernah transparan terkait APBDes kpada masyarakat. Mereka juga tidak pernah memasang Baliho di tempat-tempat umum terkait APBDes agar diketahui oleh masyarakat. Menurut Yanuarius, APBDes menjadi dokumen sangat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh warga.

Dijelaskan, dalam pengerjaan proyek fisik yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, tidak pernah ada papan proyek pengerjaan. Hal ini membuat banyak masyarakat mempertanyakan kapan dimulai dan selesainya waktu pengerjaan proyek tersebut.

Menurut penilaian mereka, sebagai masyarakat Desa Kabuna, apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan terkait pengelolaan anggaran Desa sangat tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Ada beberapa penyimpangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Tetapi yang menjadi fokus kami sekarang adalah pengelolaan anggaran tahun 2018”, ujar pria yang akrab disapa Yan.

Dikatakan, pada tahun 2016 sendiri sudah terjadi penyimpangan terhadap salah satu dana Provinsi yaitu hibah Anggur Merah. Ketika itu kondisi di kas Desa ada 168 juta rupiah, terlepas dari dana yang beredar di masyarakat, tapi sampai saat ini tidak jelas penggunaan terhadap dana tersebut.

Dikatakaan, pada taun 2018, terjadi dugaan penyimpangan dana desa di antaranya pembangunan 8 unit sumur dan belum terselesaikan pengerjaannya. Alokasi dana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Desa 2018 sebesar 23 juta rupiah per unit. Namun, yang disampaikan kepada pemilik lahan dan masyarakat hanya 12 juta rupiah per unit. Selain itu ada juga pengerjaan bak penampungan air namun belum diselesaikan.

Ada pula pengadaan ternak babi sebanyak 85 ekor dengan harga babi per ekor 2 juta rupiah. Akan tetapi kondisi fisik babi yang diterima dikatakan sangat tidak sesuai dengan harga pembelian dan yang baru direalisasikan hanya 50-an ekor.

Selain beberapa poin di atas yang diduga ada penyelewengan dana desa, pembuatan pagar Posyandu Dusun Haliwen yang menggunakan anggaran 103 juta rupiah hingga saat ini juga belum selesai pengerjaannya.

Di samping itu, pengadaan sarana dan prasarana pertanian nominalnya 177 juta rupiah, pengadaan bibit tanaman untuk diberikan pada masyarakat sebesar 24 juta rupiah, tetapi pengadaan tersebut tidak ada.

“Pengadaan ini sudah pernah ditanyakan oleh masyarakat. Namun jawaban pihak Pemerintah desa bahwa barangnya ada, tapi kita sendiri tidak pernah lihat barangnya yang mana”, imbuh Yan.

Lalu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 264 juta, pengadaan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat senilai 364 juta, kegiatan fasilitasi karang taruna 2018 sebesar 10 juta, pelatihan perangkat desa tahun 2018 dengan anggaran 7 jutaan, pelatihan lembaga masyarakat dengan menelan biaya 13 jutaan serta pelatihan kelompok tani dan nelayan sebesar 14 jutaan merupakan kegiatan fiktif karena tidak pernah ada pengadaan dan kegiatan yang dimaksud.

“Ini jenis mata anggaran dalam pelaporan yang menurut kami tidak jelas dan yang dimasukkan dengan sengaja untuk membuka peluang korupsi”, tegasnya.

Lalu kegiatan sepak bola pada Turnamen Kabuna CUP yang menelan anggaran sebesar Rp. 77.503.000. Padahal kepada panitia penyelenggara hanya diberikan uang senilai Rp. 25.000.000. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ternyata ada manipulasi pada pos-pos olahraga yang lain seperti kegiatan mengikuti turnamen di kecamatan 2018 yang secara riilnya tidak ada, tranportasi untuk kegiatan olahraga, serta ada juga pelatihan wasit dan juri.

Diduga juga ada terjadi penyimpangan terhadap Bumdes selama tiga tahun anggaran sebesar 400 juta yang dimana pada tahun 2016 sebesar 200 juta Rupiah, 2017 senilai 50 juta Rupiah dan tahun 2018 memakan anggaran 150 juta Rupiah.

“kami menduga adanya kerjasama antara pemerintah Desa, pendamping Desa, dan bisa jadi pemerintahan Kabupaten. Kami tidak membenci siapa-siapa tapi kami ingin pertanggungjawabkan secara transparan terhadap penggunaan uang bagi masyarakat di desa Kabuna. Kami hanya ingin dengan adanya bantuan Dana Desa dari tahun 2015 dapat merubah wajah Desa dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami sangat berharap pihak berwajib untuk membuka kerjasama ini”, tutur Yan.

Melihat kejanggalan dan berdasarkan data di lapangan maka sejumlah masyarakat Desa Kabuna ini pun melaporkan Aparat Desa-nya ke pihak berwajib.

“Kami ingin mencari kebenaran dan keadilan terkait proses pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan di Desa kami. kami harap, pihak yang berwajib segera mmengusut tuntas laporan kami ini agar pembangunan di desa kami dapat berjalan dengann baik”, jelasnya.

Menanggapi berbagai laporan warga ini, Kepala Desa Kabuna, Ruben Gonzalves yang dikonfirmasi media ini menuturkan bahwa dirinya tidak ingin banyak berkomentar soal laporan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan perencanaan dan siap dipertanggungjawabkan.

“Tidak usah ditanggapi. Ini ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa pada Bulan Oktober 2019 nanti karena sampai saat ini belum ada yang bisa bersaing dengan saya,” candanya. (Richi Anyan)

 

 

DIBACA 7.386 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *