Kamis , Oktober 17 2019
Home / NASIONAL / Pemkab Halut Tetap Pertahankan Enam Desa

Pemkab Halut Tetap Pertahankan Enam Desa

(pelitaekspres.com)-SOFIFI – Pemerintah kabupaten Halmahera Utara (Halut) tetap berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan wilayah 6 desa tetap berada di Halut. Hal itu ditegaskan sekretaris daerah kabupaten (Sekkab) Halut, Jumat (12/7) di Sofifi.

”Cakupan wilayah sudah jelas berdasarkan UU nomor 1 (satu) tahun 2003. Batas wilayah ini yang mungkin dipersoalkan. Bicara batas wilayah saja, jangan lagi bicara cakupan wilayah. Bagi pemkab Halut cakupan wilayah sudah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2013, tetapi kalau mau dibagi harus merubah undang-undang nomor 1 tahun 2003,” ungkapnya.

Sekda menegaskan, bahwa kebijakan kemendagri RI hanya sebatas pada menetapkan tapal batas, tetapi bukan untuk dibagi setiap desa adanya pemerintah desa (Pemdes) Halut dan Halbar. 

”Kewenangan kemendagri sekarang, bukan untuk membagi wilayah, tapi untuk menetapkan tapal batas,” tegasnya.

Menurutnya, kalaupun pemerintah pusat memaksakan pembagian desa diwilayah 6 desa (Halut dan Halbar), maka undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten/kota yang terdiri dari, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara harus dirubah.

”Itu juga harus rubah undang-undang, bukan cuma permendagri. Kalau seperti itu kan kita . . .

. . . harus kembali ke undang-undang. Harusnya begitu,” cetusnya.

Untuk itu pemkab Halut tetap berkomitmen wilayah 6 desa merupakan wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

”Tapi paling tidak kita sekarang tetap mengacu pada undang-undang, saya yakin kemendagri hanya menentukan tapal batas bukan menentukan batas wilayah,” singkatnya.

Mantan camat Kao Teluk itu, akan menempuh jalur hukum lainnya bila keputusan Mendagri nantinya tidak sesuai dengan prosedur.

”Jadi, nantinya keputusan kemendagri seperti apa yah kita kan coba mendalami itu,” katanya.

Pihaknya juga yakin bahwa Permendagri yang akan dikeluarkan Kemendagri masih menguntungkan pemkab Halut.

”Tapi kalau cuma permendagri, saya yakin dia tidak membagi wilayah tapi dia menetapkan batas wilayah, jadi untuk pemkab Halut tetap berpatokan antara cakupan wilayah dan batas wilayah,” ujarnya.

Pemkab Halut meminta agar secepatnya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri agar secepatnya selesaikan masalah 6 desa. Baginya, antara pemkab Halut, Halbar, dan pemprov Malut sudah bersepakat masalah 6 desa diserahkan ke pemerintah pusat untuk diselesaikan.

”Berharap secepatnya ada keputusan kemendagri supaya tidak mengambang. Kita sudah bersepakat antara pemerintah kabupaten serta provinsi untuk kita kembalikan kepada kemendagri,” paparnya. (ais).

DIBACA 6.340 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *