(pelitaekspres.com) – BANDAR LAMPUNG – Dua hari lalu, tiga jam lamanya mulai pukul 9 pagi WIB hingga siang, mendadak warna “ngejreng” kuning kunyit menyeruak di balik gedung lembaga antirasuah, Auditorium Randy Yusuf Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, ngetop Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl HR Rasuna Said Kav. C1, RT 3 RW 1, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/6/2022).
Rupanya kuning kunyit itu bersumber dari warna pakaian 54 orang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dipimpin langsung Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Hanura Dr HC Oesman Sapta Odang (OSO) yang hadir formasi lengkap, memenuhi undangan lama.
Yakni sebagai peserta kegiatan Pembekalan Antikorupsi tajuk program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022, taja KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, diselenggarakan khusus bagi para pimpinan dan pengurus pusat dan daerah partai politik (parpol), dalam rangka penguatan antikorupsi bagi parpol, sejak undangan pertama, April lalu.
Pada Selasa, 12 April 2022 lalu itu, Partai Hanura diwakili oleh Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Hengki Irawan, bersama sejawat elit 19 parpol hadir memenuhi undangan helat Kick Off Program PCB Tahun 2022 taja KPK.
“Saya melaksanakan tugas dari DPP, mewakili Partai Hanura menghadiri undangan Koordinasi KPK dan Kick Off Program Politik Cerdas Berintegritas,” warta Hengki Irawan, aktivis militan 1998 ini lewat unggahan media sosialnya, 13 April 2022.
Hengki yang dalam rangka merebut kembali kejayaan parpol peserta Pemilu 2019 nomor urut 13 di gelanggang tempur kandidasi elektoral pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pilkada serentak nasional 2024 tersebut didapuk partainya sebagai Sekretaris Tim Verifikasi Faktual DPP Partai Hanura mendampingi ketuanya, Djafar Badjeber, menjabarkan analogi keren.
Parpol sebagai “pohon kekuasaan” yang akarnya langsung ada ditengah-tengah rakyat, ujar dia, cabang dan rantingnya menaungi masyarakat di setiap tingkatan wilayahnya dan menghasilkan daun, bunga serta buahnya sebagai pemimpin eksekutif dan legislatif nasional hingga daerah.
“KPK dan 20 partai politik yang hadir hari ini bersepakat memperjuangkan partai politik dan sistem politik yang bersih sehat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Karena itu KPK bekerja sama dengan parpol membangun tata kelola Sistem Integritas Partai Politik, mencakup penegakan kode etik partai, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan transparansi keuangan partai,” ujar Hengki.
Untuk mengawali kata dia, KPK akan undang semua Ketua Umum, Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum Partai dalam Executive Brief, Senin 18 April 2022.
Agenda lain disiapkan kata dia, pendidikan politik Program Politik Cerdas Berintegritas bagi Pengurus DPP, DPD dan DPC Partai Politik (luring daring). “Jadwal disiapkan bagi masing-masing partai, Hanura dapat jadwal Kamis 30 Juni 2022,” afirmasinya.
Berikut, program e-Learning Pembelajaran Mandiri Antikorupsi bagi kader dan anggota parpol, bisa diakses via situs KPK. Guna koordinasi teknis, parpol lebih dulu ajukan nama petugas penghubung, didaftarkan.
“Demikian info singkat rapat koordinasi KPK dan Kick Off Program PCB 2022 ini. Terima kasih,” tutur Hengki, kini juga Tenaga Profesional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mendampingi Kepala BP2MI yang juga Waketum DPP Partai Hanura Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Benny Rhamdani.
Sebagai informasi, Partai Hanura adalah parpol peserta ketujuh program tematik KPK ini. Sebelumnya, KPK telah beri materi pembekalan antikorupsi ke pimpinan dan pengurus PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar.
Balik ke helat Kamis, sesuai rilis Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, KPK menerima konfirmasi kehadiran OSO dan 54 pengurus DPP, selebihnya pengurus DPD-DPC ikuti daring dari kantor masing-masing, yang ditunggu-tunggu nongol juga.
Tiba pukul 08.59 WIB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK –yang pertama dimiliki republik ini, saat turun dari mobil, OSO khas berkacamata, berkemeja batik dibantu tongkat tergenggam tangan kanan, berjalan perlahan ditemani beberapa kader penyambut. Pengurus lain lebih dulu tiba.
Dikerubungi wartawan ditanya kabar, seperti apik direportasekan jurnalis RMOL.ID Jamaludin Akmal, Kamis, pukul 09.37 WIB dari lokasi, OSO ramah dan sabar menyahuti cecaran pertanyaan.
Politisi cum pengusaha sukses kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 18 Agustus 1950, produk amalgamasi dari sang ayah Odang asli Palopo Sulawesi Selatan, dan sang ibu Asnah Hamid asal Sulit Air, Solok, Sumatera Barat ini mengaku baik-baik saja.
Namun saat ditanya alasan jarangnya dia muncul di publik, OSO mengaku sedang sakit. “Baik, baik (kabarnya). (Kenapa jarang muncul?) Sakit, sakit,” singkat OSO, yang kondisi kesehatannya terkonfirmasi makin pulih membaik pascaperawatan intensif ini.
Di lokasi Auditorium Randy Yusuf, OSO dan jajaran tekun menyimak materi pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022, dibawakan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sekaligus membuka acara.
Materi disampaikan, antara lain penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi, dipandu pejabat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Selain itu, selaku Ketum DPP Partai Hanura, OSO menandatangani deklarasi bersama integritas parpol, yakni komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.
Antara lain, dalam menolak money politics, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi lainnya; kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK; dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.
KPK: Biaya Politik di Indonesia Sangat Mahal
Saat presentasi, Alexander Marwata antara lain menyebut biaya politik di Indonesia sangat mahal. Dan prihatin mendapati masih banyaknya legislator dan kepala daerah yang tersandung kasus rasuah.
Dia mengungkapkan keprihatinannya juga jajaran KPK, sebab berdasar statistik KPK sejak lembaga antirasuah ini berdiri, lebih dari 300 anggota parlemen, 20 gubernur, 140 bupati/walikota dan 30-an menteri latar parpol ditindak, ulah terlibat kasus korupsi!
“Ini jadi suatu angka-angka yang tentu saja tak membanggakan. Tapi memprihatinkan. Kita prihatin semua, kalau setiap kali kami lakukan penindakan terhadap wakil-wakil rakyat itu,” kelahiran Klaten, Jateng 1967, lulusan SD Plawikan I Klaten 1980, SMP Pangudi Luhur Klaten 1983, SMAN 1 Yogya 1986, D4 Akuntansi STAN Jakarta, S1 Ilmu Hukum FHUI 1995 ini, bernada sedih.
Namun Alex sadar biaya politik di Indonesia amat mahal. Sehingga dalam proses pemilihan (pemilu pun pilkada), para calon seperti diwajibkan miliki modal. Besar.
Alex masygul, tak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pilkada. “Ongkos” pencalonan, didapat dari berbagai sponsor lantaran parpol membolehkan berbagai perusahaan menyumbang. Namun, hal itu menjadikan beban politik di masa depan. Lantaran mayoritas anggaran didapat dari sponsor itu, yang sebagian besar berharap timbal balik saat sang calon itu terpilih.
KPK amat sadari ini. Menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah, tak ada yang gratis. Ini terkonfirmasi dari hasil survei KPK. “Kami telah lakukan survei, ya. Dana yang harus dimiliki calon untuk menjadi kepala daerah tingkat dua (bupati/walikota, red) itu paling gak harus menyediakan dana Rp20 sampai 30 miliar, gubernur itu di atas Rp100 miliar. Anggota DPRD, DPR sama, mereka juga harus punya anggaran dana,” kuaknya.
Selain itu, anggaran calon kepala daerah ini tak berasal dari kantong sendiri, melainkan ada pihak sponsor yang memberi, berdasar survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
“Boleh, dan dibolehkan itu sponsor. UU kan membolehkan, perusahaan menyumbang bahkan perorangan menyumbang. Tapi apakah sumbangan itu gratis? Oh ternyata tidak. Ada harapan dari penyumbang,” kata
Apalagi kata Alex, penyumbang berasal dari perusahaan atau kontraktor asal daerah masing-masing, yang selalu ada harapan ketika calonnya menang, akan dimudahkan bahkan dimenangkan dalam mengikuti tender-tender proyek pemerintahan daerah.
“Nah kalau sudah seperti itu, runyam bapak ibu sekalian hasilnya. Karena apa? Ya ketika suatu kegiatan proyek itu sudah dipesan dari awal, bahkan dari mulai perencanaan yang nanti akan disetujui oleh teman-teman anggota DPRD atau DPR, pasti lelangnya gak benar, proses lelang gak benar, kalau lelangnya gak benar, ya pasti harga yang terbentuk juga gak benar, pasti gak akan efektif, pasti gak akan efisien,” jelas dia.
Bahkan dalam pelaksanaan pun dipastikan tak benar, sebab ada permintaan berbagai pihak. “Karena dalam pelaksanaannya pasti ada permintaan ini, termasuk kepala daerah ya fee kepala daerah itu bapak ibu sekalian dari yang sudah ditindak KPK, permintaan fee proyek itu 5-15 persen tuh sudah lazim. Dan saya punya keyakinan itu sudah merata sudah jadi praktik umum,” sergah dia.
Kualitas Infrastruktur di Indonesia: Jelek!
Pada bagian lain, Alex juga membeberkan buruknya kualitas infrastruktur di Indonesia, yang disebutnya dalam kondisi sangat jelek, akibat banyaknya praktik korupsi, dalam proses tender hingga pelaksanaannya.
Alex, notabene 24 tahun jadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) medio 1987-2011 ini blak-blakan, berdasarkan statistik perkara ditangani KPK, banyak permintaan bahkan praktik tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan sejak proses tender, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.
“Bayangkan jika suatu proyek kegiatan nilai 100 di dalam kontrak, itu dipotong PPN 10 persen, kemudian fee taruhlah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal. Kemudian, permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan sebagainya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang. Jadi kalau masuk ke proyek nilainya 60 itu katanya sudah bagus banget, rata-rata ya cuma 50,” ujar Alex mengilustrasikan.
Akibatnya, kualitas infrastuktur di daerah pun jadi sangat buruk. “Bapak ibu yang dari daerah pasti sudah paham sejauh mana sih, kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek,” tegas dia tanpa tedeng aling-aling.
Eks Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Jakarta ini mengkritik proyek infrastruktur tak sesuai harapan. “Proyek yang katanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, baru tiga bulan dilaksanakan kami periksa lapangan sudah gak karu-karuan,” sesal dia.
Bukannya apa, imbuh dia, buruknya kualitas infrastruktur di Tanah Air ini juga dipastikan akan berdampak besar pada perekonomian dalam negeri. “Jadi hal seperti itu bapak ibu sekalian, sangat-sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kalau infrastrukturnya tidak baik, dampaknya luas, ekonomi masyarakat pasti terganggu,” sorot dia.
Terkait PCB, Wakil Ketua KPK sejak 2015 ini juga menjelenterehkan alasan pentingnya kader parpol ikuti program itu. Selain diberi pemahaman nilai-nilai integritas, injeksinya, juga melatih mereka terus berkomitmen berantas korupsi, khususnya sektor politik.
Dia berharap, para kader Partai Hanura berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan. “Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tetapi betul-betul diimplementasikan tiap duduki jabatan. KPK pun akan terus memandu dan memonitor kinerja pejabat penyelenggara negara. Jika patuh, berkomitmen integritas, pasti takkan tersandung korupsi,” wantinya.
Bagaimana dengan OSO? Berterima kasih atas diundangnya kader Partai Hanura ikut pembekalan, dia menggarisbawahi, Partai Hanura akan menerapkan saran, sistem, dan metodologi yang disampaikan KPK.
Sehingga kata OSO, dapat menjadi bahan dalam mensosialisasikan dan juga membentuk kader partai yang taat hukum dan berpartisipasi aktif mencegah korupsi.
“Kami Partai Hanura memberikan apresiasi kepada KPK yang telah berhasil melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam program seperti ini. Partai Hanura akan lakukan sosialisasi dan budaya antikorupsi dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan mempersiapkan kader antikorupsi melalui program Partai Hanura khususnya dalam memberantas korupsi,” OSO mantap.
Bukan OSO, kalau tak berstatemen garang. Sempat-sempatnya, pengampu DAN VIII Ban Hitam Karate ini menohok pernyataan bernada sindiran yang agaknya ditujukan pada ketum dan petinggi parpol yang absen kala diundang KPK sebelum dia.
Sindiran disampaikan OSO, yang mengklaim membawa seluruh pengurus Partai Hanura. Dengan kata lain dapat disebut sebagai preseden positif, “Dan ini belum pernah terjadi kalau kita menemui instansi di manapun berada. Jadi katanya, kenapa ramai-ramai (Hanura), ini karena KPK nanti takut ditangkap, bukan!” sergah OSO ketus.
“Kami tidak takut dengan perbuatan-perbuatan maksiat itu semua. Justru kami ingin bersama-sama dengan KPK untuk mengingatkan dan menyadarkan semua pihak seperti apa yang tadi diungkapkan Pak Mawarta,” imbuh OSO kemudian.
Seperti turut menyesalkan petinggi parpol lain absen saat diundang KPK sebelum, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI 2014-2019 ini menilai, acara KPK itu sangat penting dan bermanfaat.
“Cuma, apakah semua partai-partai hadir seperti kita ini? Dan ketua umumnya? Jangan sampai nanti ada perbedaan-perbedaan antara partai A dengan partai B yang tidak menerima masukan-masukan yang betul-betul bermanfaat, dan sangat betul-betul diharapkan masyarakat dalam membersihkan koruptor di Indonesia ini,” tandas OSO nyalakan mesin pengingat.
Pendiri dan CEO OSO Group, konglomerasi bisnis percetakan, pertambangan, cairan mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, dan perhotelan hingga 2012 menunjuk Tanri Abeng gantikan dia, George Toisutta komisaris utama, Raja Sapta Oktohari putranya direktur utama; Ketua Kadin Kalimantan Barat 1998-2004, Wakil Ketua MPR 1999-2004, pendiri dan Ketum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) 2002-2004, Ketum PP Kushin Ryu Karate Do Indonesia (KKI) dan Ketum Asosiasi Koperasi Kelapa Indonesia 2002-sekarang, serta Ketum DPP HKTI sejak 2010 ini mengintensi, kehadirannya di KPK juga bertujuan mengingatkan parpol lainnya.
Yakni, bahwa para petinggi parpol wajib hadir ketika diundang oleh KPK. “Bahwa ketua umum sebuah partai yang telah diatur oleh sistem kenegaraan kita, terutama dalam penegakan hukum, maka wajib semua partai, wajib semua Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum harus hadir di ruangan ini,” tegas dia.
Ngomong-ngomong, Ketua KPK Firli Bahuri kemana ya? Genapi warta, hari yang sama juga padat agenda, Firli kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, menjawab tuntas berondong tanya ihwal kegiatan PCB Terpadu 2022 tertuju parpol.
Jenderal polisi bintang tiga jebolan Akpol 1990, pernah 5 hari jadi Kapolres Lampung Timur (1-5 Januari 2001), lalu Kasatserse Polresta Bandarlampung (6 Januari 2001-9 Januari 2002), Wakapolres Lampung Tengah (10 Januari 2002-18 Mei 2003) dan Pjs. Kasat II Ditreskrim Polda Lampung (19 Mei 2003-17 Oktober 2004) ini bilang, KPK terus melakukan kerja-kerja dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satu strategi melalui pendidikan, pencegahan, perbaikan sistem, dan penindakan.
Dalam rangka pendidikan masyarakat, KPK punya program PCB bagi parpol. “Mungkin ada kawan yang bertanya, kenapa kok partai politik yang disasar? Kita banyak tidak sadar, tidak ada demokrasi tanpa rakyat, tidak ada tempat penyaluran suara rakyat kecuali partai politik,” Firli menyahuti.
Sebab itu, parpol berperan penting dalam demokrasi di Indonesia, dia rangkum empat. Pertama, parpol menguasai seluruh suara rakyat. “Kalau suara rakyat bisa kita perjual belikan maka tetap akan ada korupsi.”
Kedua, parpol menentukan wakil rakyat yang akan duduki kursi DPR/DPRD, sehingga parpol harus dijaga integritasnya dalam rangka memilih wakil rakyat. Ketiga, parpol jua penentu amat dominan calon pemimpin nasional, provinsi, kabupaten/kota.
“Bahkan kades pun itu ada peran parpol. Jadi tepat rasanya kita menyasar partai politik,” jelas Firli, imbukan poin keempat, parpol juga penentu regulasi dan peraturan perundang-undangan.
Sehingga, KPK berkomitmen membenahi demokrasi di Indonesia lewat kegiatan PCB. “Makanya kami bersemangat, berkomitmen, mari kita benahi demokrasi kita melalui pendidikan PCB baik kepada partai politik, kader partai politik, penyelenggara negara, termasuk kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu,” terus Firli mangkus.
Gimana dengan hantu malapraktik money politics, pak Firli? Jelang Pemilu 2024, KPK telah merangkum tiga cara jitu demi cegah money politics dalam penyelenggaraannya.
Pertama, membangun integritas parpol. Dengan parpol yang berintegritas maka dipastikan takkan melakukan perbuatan-perbuatan diluar ketentuan UU.
Kedua, dukungan pemberian kajian saran tentang perbaikan sistem politik terhadap parpol. “Sistem politik kita harus dijauhkan dari praktik-praktik yang ramah terhadap korupsi.
Ketiga, KPK juga berkomitmen mengajak dan menjaga parpol membangun sistem yang tidak membuka celah dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
“Partai politik kita jadikan garda terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi,” lugas Ketua KPK RI 2019-2023, keenam setelah Taufiequrahman Ruki, Antasari Azhar, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Agus Rahardjo ini.
Geser ke ruang Komisi III DPR Senayan, Kamis yang sama, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan komisi hukum itu Firli membeber, dia melaporkan empat aspek kinerja KPK kepada DPR.
Yakni tata laksana kelembagaan, SDM, kerja pemberantasan korupsi, dan regulasi pasca UU Nomor 19/2019. Khusus SDM, berdasar total kebutuhan 1.977 orang pegawai sesuai analisis beban kerja tahun 2020, KPK masih butuh SDM sekitar 351 orang. Saat ini 1.626.
Khusus anggaran, KPK beber transparansi penyerapan anggaran. Realisasi serapan 2021 mencapai 93,77 persen dari pagu Rp1,48 triliun. Semester I-2022 ini, telah terserap 49,3 persen dari total anggaran.
Sehari sebelumnya dia jua balik mengulang penegasannya sejak awal yang dia “cicil” di beberapa kesempatan, yakni agar dirinya jangan diganggu dengan isu pencapresan lantaran dia memastikan diri fokus bekerja untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi dengan jalankan 3 strategi pemberantasan korupsi (Trisula Pemberantasan Korupsi: pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan), karena dia bercita-cita dan keinginan agar Indonesia bebas dan bersih dari praktik-praktik korupsi.
Ayah dua putri ini meyakini keinginannya itu juga keinginan 277 juta lebih anak bangsa Indonesia yang inginkan Indonesia bebas dari praktik korupsi. “Saya hanya fokus bekerja melakukan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi,” pungkas Firli.
Di Lampung, Ketua DPD Partai Hanura Lampung Ali Darmawan, sekretaris Iman Agus Kartawinata, bendahara Ari Afrizal Arta Jaya, menyimak tuntas pembekalan via Zoom. Pun ketua, sekretaris, bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten/Kota se-Lampung, dari kantor masing-masing.
Sementara publik, menilai kesertaan aktif Partai Hanura dalam agenda KPK ini turut memberi nilai positif sekaligus nilai tambah bagi parpol kelahiran 21 Desember 2006, peraup total 809 kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia produk Pemilu 2019 ini terkait jerihnya.
Berupaya bangkit, merajut balik status pemenang: urutan ke-9, nomor urut 1 Pemilu 2009 peraih 3.922.870 suara (3,77 persen) dan 17 kursi DPR (3,04 persen). Dan, urutan ke-10, nomor urut 10 Pemilu 2014 peraih 6.579.498 suara (5,26 persen) dan 16 kursi DPR (2,9 persen) ini. [red/Muzzamil]
