Senin , September 23 2019
Home / POLITIK / Komisi IV DPR RI Berjanji Mencabut Ijin Pengerukan Pasir diwilayah GAK

Komisi IV DPR RI Berjanji Mencabut Ijin Pengerukan Pasir diwilayah GAK

(pelitaekspres.com)-KALIANDA-Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo berjanji akan memperjuangkan masyarakat  pulau Sebesi dan pulau Sebuku dari kapal yang diduga akan melakukan pengerukan  di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK).
Saya bersama anggota Komisi IV DPR RI akan terus berjuang agar masyarakat tetap aman dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya ” Insyaallah saya dan semua rekan di DPR akan berjuang keras, sehingga masyarakat tidak khawatir lagi ‘ tuturnya.
Disinggung masalah perijinan yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung, Edhy Prabowo mengatakan ijin lingkungan yang  dimiliki oleh dua perusahaan tersebut yakni PT. Inda Persada dan PT. Sejati Lima Sampurna Nusantara Alam, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan pihak terkait apakah perijinan tersebut masih berlaku apa tidak, kami akan telusuri perijinanya.
” Kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, lingkungan hidup dan mengancam keselamatan warga, saya akan minta agar Dinas terkait segera mencabut ijinnya ” kata Edhy.

Hal yang sama juga disampaikan oleh plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bahwa dirinya bersama masyarakat memohon kepada Komisi IV DPR RI dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu masyarkat pulau Sebesi dan pulau Sebuku yang sangat khawatir dengan adanya aktivitas dugaan adanyanpengerukan pasir disekitar pulau Sebesi dan pulau Sebuku / GAK “katanya.
Rasa trauma warga masyarakat pulau Sebesi dan Pulau Sebuku yang sebelumnya pada bulan Desember 2018 lalu mengalami musibah Tsunami, tentunya rasa takut dan trauma menghantui masyarakat dengan adanya kegiatan yang ada disekita GAK, oleh karena itu pihaknya meminta pihak terkait meninjau ulang perijinan yang telah dikeluarkan karena itu akan mengancan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga masyarakat ” tuturnya lagi.
 
M Taufik (55) warga desa pulau Sebesi mengatakan meminta pihak terkait untuk mencabut ijin yang diberikan kepada perusahaan yang diduga akan melakukan pengerukan pasir disekitar GAk, selain rasa trauma setelah sebelumnya ditimpa musibah Tsunami pada Desember 2018 lalu, juga perusahaan tersebut diduga akan merusak ekosisitem dan lingkungan di sekitar GAK .
 
Umar Krakatau (45) warga pulau Sebesi juga meminta kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas kepada perusahaan yang didugan akan melakukan aktivitas  di Zona terlarang, hal itu selain menimbulkan perusakan lingkungan juga meresahkan masyarakat sekitar yang baru saja tertimpa musibah ini ” kata Umar sembari meminta peralatan pendukung bagi masyarakat agar dapat dengan cepat memberikan laporan apabika ditemukan pelanggaran disekitar GAK . 
 
Hadir dalam dialog tersebut Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi, Ketua DPRD Lampung Ningrum Gumay, Ditjen Konservasi Hayati Ir Wiratno, Ditjen LH dan Kehutanan Rosia Ridhosaini, Ditjen PDSKP Direktur Pemantauan Operator Armada Suharto, Satgas 115 Direktur Operasi Laksamana TNI  Kasdiyanto, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Ditjen PRI KKP Brahmatan Suryamurti Pernadi. (cak Ton)
DIBACA 7.338 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *