(pelitaekspres.com) –PALEMBANG- Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan kelompok aktivis menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang, Senin (8/12/25). Aksi massa ini dipicu dugaan bahwa pihak kampus tidak membayarkan hak pekerja terkait proyek renovasi ruang pimpinan dan ruangan lain yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp 200 juta.
Kelima organisasi yang tergabung dalam aksi ini yakni DPP Ormas Harimau Sumatera Bersatu, DPD Grib Jaya Sumsel, Forum Cakar Sriwijaya, Koalisi Aktivis Rakyat Bawah, dan Koalisi Masyarakat Peduli Palembang. Mereka bersatu menyuarakan tuntutan yang sama yakni meminta pertanggungjawaban pimpinan Polsri.
Aksi tersebut dipimpin oleh Yan Harianto, Koordinator Koalisi Aktivis Rakyat Bawah, didampingi sejumlah pimpinan ormas lainnya seperti Ketua DPP Harimau Sumatera Bersatu Satria Amri, DPC Harimau Sumatera Bersatu Soehendra Tamzil, DPD Grib Jaya Sumsel dipimpin Hasbi Sanaki, DPP Forum Cakar Ketum Geri Wijaya, dan koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Palembang Rizky Pratama.
Dalam orasinya, Yan Harianto menegaskan bahwa mereka menuntut pemecatan dan proses hukum terhadap Direktur Polsri yang kini dijabat Ir. Irawan Rusnadi, M.T. Massa menuding adanya penyalahgunaan anggaran terkait proyek renovasi ruang pimpinan yang belum dibayarkan kepada rekanan.
“Kami meminta pecat dan penjarakan Direktur Poltek Sriwijaya Palembang. Diduga makan uang rakyat, pekerjaan proyek renovasi ruangan pimpinan tidak dibayar, lebih kurang 200 juta. Kami minta KPK, BPK, Kejati Sumsel periksa harta kekayaan Direktur Polsri karena ada dugaan korupsi,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya indikasi korupsi berjemaah dalam lingkungan kampus Polsri, lantaran setiap pengerjaan proyek diduga melibatkan pihak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan lingkungan internal kampus tersebut.
“Karena itu kami turun aksi dengan massa lebih dari 100 orang,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Direktur Polsri Ir. Irawan Rusnadi memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa proyek renovasi yang dipersoalkan sebenarnya dikerjakan pada masa kepemimpinan direktur sebelumnya, yakni Dr. Ahmad Taqwa.
“Apa yang dituntut para ormas merupakan pekerjaan renovasi beberapa ruangan yang belum selesai pembayarannya, dan proyek ini dikerjakan pada masa direktur sebelumnya,” ujar Irawan.
Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme resmi. Ia menegaskan bahwa kampus tidak ingin berseteru dengan siapa pun, mengingat Polsri merupakan lembaga pendidikan yang harus memberikan manfaat dan citra baik bagi masyarakat.
“Kami akan rapat internal dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami akan bertindak sesuai prosedur yang ada,” ucapnya.
Irawan menegaskan bahwa Polsri sebagai lembaga pemerintah wajib mematuhi aturan yang berlaku. Karena itu, pihaknya meminta waktu sekitar satu minggu untuk memberikan jawaban resmi terkait persoalan pembayaran proyek tersebut.
“Kami minta waktu kurang lebih satu minggu untuk menyampaikan hasilnya,” tutupnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan kepolisian, dan massa membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka. (Ning)