Minggu , November 17 2019
Home / NASIONAL / Kementerian PP dan PA dan DP3A Malut Gelar Bimtek Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak

Kementerian PP dan PA dan DP3A Malut Gelar Bimtek Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak

(pelitaekspres.com)-SOFIFI – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) melaksanakan “Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi di Maluku Utara tahun 2019″, yang berlangsung di Hotel Grand Daffam Ternate, Selasa, (15/10).

Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, melalui Asisten II Setdaprov Malut, Umar Sangaji secara resmi membuka acara tersebut. Mengawali sambutannya, Umar mengatakan, Pemerintah sangat menyadari, bahwa Anak merupakan generasi penerus bagi cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan, sekaligus merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan.

”Kehidupan anak harus menjadi perhatian dan prioritas utama kita untuk merawat, mendidik dan mengawasinya setiap saat sehingga mereka benar-benar dapat tumbuh dan berkembang secara baik,” kata mantan Kadis Nakertrans ini.

Jadi, pada intinya bahwa setiap anak memiliki hak yang mau tidak mau harus dipenuhi. Kini ketentuan tentang Hak Anak tersebut telah dianut oleh banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum international dan telah menjadi sebuah perjanjian yang mengikat.

”Artinya, ketika disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Hal ini juga berlaku di negara kita, sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak di tahun 1990. Dengan begitu, untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah regulasi yang telah dikeluarkan,” terangnya.

Untuk itu, seperti dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu ada juga program yang namanya Sekolah Ramah Anak (SRA), yakni satuan pendidikan formal, Nonformal dan Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, serta mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.

”Kita menyadari bahwa dewasa ini kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin marak. Konsumsi jajanan anak dilingkungan sekolah yang tercemar zat-zat yang membahayakan juga semakin banyak. Kasus anak yang menjadi korban membuat perasaan anak merasakan bahwa bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan, padahal seharusnya itu tidak harus terjadi,” paparnya.

Sementara, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya Kementerian PPPA, Elvi Hendrani kepada wartawan usai acara pembukaan, menyatakan Prioritas dari kegiatan ini adalah untuk menggugah komitmen Pemerintah, khususnya di Maluku Utara untuk melindungi seperti tiga dari hidup anak, yang di programkan melalui Sekolah Ramah Anak (SRA).

Menurut Hendrani, ini karena siswa di sekolah selama 8 jam berada di sekolah, jika dilihat dari 8 jam, maka mereka kesehariannya itu banyak sekali disekolah, sehingga hal-hal yang membahayakan ada di sekolah.

”Oleh karen itu, setiap anak mempunyai hak yang harus kita penuhi, kita hargai dan kita lindungi dan hak tersebut melekat di mana anak berada, dan pada waktu sekolah itu kita berikan dengan sekolah rama anak. Jadi kami menggugah komitmen untuk provinsi Malut dalam mendorong kabupaten kota untuk melakukan upaya agar satuan pendidikan dalam artian sekolah umum dan menengah menjadi sekolah rama anak,” harapnya.

Dan pada intinya, nanti sekolah-sekolah menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak dengan metode sekolah ramah anak.

”Jadi, di sekolah mana tidak ada lagi sebagai objek tetapi sebagai subyek. Mereka didengar suaranya, Mereka dipenuhi haknya, dan orang dewasa mau melibatkan mereka dalam bentuk perencanaan maupun untuk kegiatan dalam pendidikan,” pintanya. (ais).

 

DIBACA 6.400 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *