Kamis , April 25 2019
Home / POLITIK / Ini Penjelasan Bawaslu Larangan Penggunaan Damkar

Ini Penjelasan Bawaslu Larangan Penggunaan Damkar

(pelitaekspres.com) – KOTA TANGERANG – Ini penjelasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang terkait pelarangan penggunaan Damkar, Bawaslu tidak melarang penggunaan apapun dalam berkampanye, selama itu bukan fasilitas pemerintah. Hal itu diungkapkan, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Agus Muslim saat dikonfirmasi wartawan prihal  kampanye akbar terakhir pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02, Prabowo-Sandi di Alun-alun Ahmad Yani yang ingin memakai fasilitas Pemkot Tangerang, seperit armada Damkar dan tolilet berjalan. Namun, tidak diperbolehkan.

“Iya benar memang 02 melakukan konsultasi ke Bawaslu. Saya katakan kalau sewa menyewa silahkan, tapi kalau itu fasilitas milik pemerintah, itu saya sampaikan jangan sampai dipakai,” terang Agus, Sabtu (13/4/2019).

Agus menambahkan, pihaknya juga pernah menegur kampanye Partai Golkar beberapa waktu lalu, karena menggunakan toilet berjalan milik Pemkot Tangerang.

“Seperti Golkar kenarin. Saya tanya  toilet itu punya siapa? Ternyata punya Pemkot, iya tidak boleh, karena bisa berbahaya,” jelasnya.

Namun, saat disinggung ada armada mobil Damkar BPBD Kota Tangerang di Kampanye Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Minggu lalu, ia menatakan, tidak tahu kalau ada mobil Damkar, meski ada anggotanya disana.

“Kita tidak ada laporan dari teman-teman dan juga tidak ada yang konsultasi soal itu dari teman-teman partai. Tidak ada juga laporan yang masuk soal itu dan kalau Damkar itu dipakai juga sudah pasti kita larang,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua OC Pemenangan Prabowo-Sandi Kota Tangerang, Turidi Susanto mengaku kecewa dengan Bawaslu Kota Tangerang yang melarang pihaknya untuk menyewa armada mobil Damkar dan toilet berjalan.

“Padahal, armada mobil Damkar itu dibiayai oleh uang rakyat. Mengapa tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Itu yang sangat saya sesalkan,” terangnya.

Turidi menambahkan, pihaknya telah lebih dulu melakukan koordinasi kepdan Dinas, Wali Kota Tangerang dan diberikan asalkan dapat persetujuan dari Bawaslu.

“Bawaslu tidak mengijinkan dan sampai saat ini tidak diijinkan. Rakyat ini dikorbankan dengan peraturan yang tidak jelas,” tandasnya. (nan).

DIBACA 7.666 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *