Home / NASIONAL / Febriandi Saragih diberi Cindramata oleh Bupati Asahan

Febriandi Saragih diberi Cindramata oleh Bupati Asahan

(pelitaekspres.com) -ASAHAN- Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tanjung Balai dan LPPM Universitas Sumatera Utara menggelar Seminar Nasional Tentang Sedimentasi di Sungai Asahan dan Sungai Silau yang berlangsung di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Senin (13/1/2020).

Tampak hadir dalam seminar yakni oleh Perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan RI, Perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Perwakilan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perhubungan, Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana, SIK, MTCP, Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Dandim 0208 Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, Perwakilan Kajari Asahan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini Inisiator sekaligus tokoh masyarakat Febriandi Saragih dalam sambutannya mengatakan seminar ini dilatarbelakangi oleh buruknya kondisi eksisting sedimentasi di Sungai Asahan yang meresahkan.

Terdapat banyak kajian yang mendukung pernyataan ini, salah satunya adalah kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) yang menyimpulkan bahwa timbulan sedimentasi disepanjang Sungai Asahan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, berdampaknya layunya ekonomi dan problematika sosial,” ungkap Febriandi.

Febriandi  juga mengatakan, solusi dalam persoalan ini hanya dengan mengeruk sedimentasi. Akan tetapi, terdapat tantangan dan hambatan jika pengerukan dilakukan inilah yang akan kita cari solusinya.

Maka dari itu pada hari ini seminar  terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai sebagai bentuk tingginya dukungan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi Sungai Asahan, guna menyelesaikan persoalan,” tutur Febriandi.

Ditempat yang sama Bupati Asahan, H. Surya BSc pada pidatonya menyampaikan,  bahwa seminar ini dilaksanakan karena jumlah tumpukan sedimentasi pada sungai Asahan sudah sangat besar.

Berdasarkan hasil penelitian Balai pengkajian dan penerapan teknologi pada tahun 2013 bahwa volume sedimentasi sebesar 10.185. 308 meter kubik sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai, daya tampung sungai yang menurun sehingga air meluap kepermukiman masyarakat dan terjadilah banjir,  khususnya pada waktu-waktu curah hujan tinggi.

Surya  juga mengatakan, pada tahun 2018, banjir sungai Asahan terjadi 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata-rata genangan 80 cm, total luas areal pemukiman yang tergenang seluas 173. 910 meter kubik persegi dengan jumlah rumah sebanyak 2. 541unit, panjang jalan lingkungan yang rusak sepanjang 9. 175 meter dan 3 unit jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang rusak sebanyak 8 unit, jumlah penduduk yang sakit sebanyak 78 orang dengan 10 kasus penyakit, dan sebanyak 500 nelayan terganggu perekonomiannya.

“Tingginya sedimentasi pada sungai Asahan ini juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran kapal yang melintas Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Teluk Nibung sehingga mempengaruhi minat investor untuk meningkatkan nilai investasinya dikawasan sekitar,” ungkap Surya.

Oleh karena itu, sedimentasi pada sungai Asahan ini sudah sangat penting untuk segera ditangani, sungai Asahan perlu segera dinormalisasi. Perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dalam rangka pelaksanaan normalisasi maupun tindaklanjut dari normalisasi tersebut sudah dilakukan,” tutur Surya.

Mengakhiri sambutannya Surya  sangat berharap kiranya sedimentasi yang selama ini yang merupakan limbah dapat diubah agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga nantinya dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Asahan sesuai dengan arahan 5 fokus kerja Presiden pada tahun 2019-2024 yaitu pembangunan insfrastruktur dengan prioritas utama mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Sementara itu , Kapolda Sumatera Utara yang diwakili oleh Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana, S.I.K, MTCP menyampaikan bahwa Kapolda Sumatera Utara memandang Seminar Nasional ini memiliki nilai yang sangat strategis tentang bagaimana kita secara bersama-sama mencari solusi atas permasalahan sedimentasi yang telah ada puluhan tahun yang lalu.

Ia juga mengatakan, kami hadir disini untuk menyampaikan beberapa poin-poin dari Bapak Kapolda Sumatera Utara yang nantinya mungkin bisa menjadi masukan maupun pertimbangan bagi kita yang hadir pada acara seminar pagi hari ini, sehingga kita mendapatkan beberapa poin strategis yang bisa menjadi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait baik di daerah maupun di pusat.

“Jika saat ini kita berbicara tentang kondisi Sungai Asahan dan Sungai Silau, sebetulnya bisa kita pandang bentuk kegagalan dari hadirnya Negara di Sungai Asahan maupun Sungai Silau.

Karena seharusnya Negara dapat memastikan sendi-sendi kehidupan perekonomian sosial masyarakat dan juga dapat mensejahterakan rakyatnya dari berbagai literatur yang ada”, ucap Kombes Pol. Rony Samtana mewakili Kapolda Sumut.

Selain itu, dari berbagai penelitian yang dilakukan secara bersama-sama kita pahami bahwa kondisi saat ini Sungai Asahan berdampak negetif secara keseluruhan terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bahkan negara.

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan ini sudah saatnya normalisasi sedimentasi pasir yang ada di Sungai Asahan maupun Sungai Silau harus dicarikan solusinya”, tutur Kombes Pol. Rony Samtana.

Kepada para peserta yang hadir pada seminar ini beliau meminta untuk menyamakan persepsinya bahwa kita hadir disini untuk bersama-sama mencari solusi dan akar masalah, jadi saya meminta untuk mengkesampingkan kepentingan ego sektoral kita masing-masing, walaupun kita yang hadir saat ini dari berbagai latar belakang pendidikan, keilmuan dan kepentingan yang berbeda, tetapi saat ini mari kita satukan persepsi kita untuk kepentingan negara dan bangsa, karena itu merupakan hal yang paling utama.

Mengakhiri bimbingannya beliau berharap seminar yang dilaksanakan pada pagi hari ini dapat menemukan ide-ide yang brilian dan cemerlang dalam menentukan poin-poin yang nantinya bisa menjadi sebuah rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat,” tandas Kapolda Sumut yang disampaikan Kombes Pol. Rony Samtana.

Sebelum memberikan materinya para narasumber Prov. Dr. Ir. Darma Bhakti MS, Prov. Dr. Tan Kamelo MH, Walid Ananti Dilimunte SIP, MA dan Prov. Dr. Ir. Abdul Rauf MP beserta Ditreskrimsus Kombes Pol. Rony Samtana, SIK, MTCP, Perwakilan Kementerian PUPR RI Fatah Mohammad Zainal, Perwakilan Kementerian Dinas Perhubungan RI Edward Marpaung, Perusahaan E Grow Bridnest (M) SDN. BHD Ee Kok Hong dan Inisiator atau tokoh masyarakat Febriandi Saragih diberikan cinderamata oleh Bupati Asahan dan Walikota Tanjung Balai.

Dari materi yang disampaikan dari para narasumber maka didapat beberapa saran yang dikemukan oleh para pemateri.

Kemudian Prov. Dr. Ir. Darma Bhakti MS memberikan saran dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi yakni melihat kondisi Sungai Asahan dan Sungai Silau yang sudah kritis dan berbahaya maka dimohon kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin pengerukan sesegera mungkin dan memanfaatkan hasil kerukunan untuk menimbun kawasan daratan yang rendah dan tergenang dan menjual secara komersial pasir dan lumpur, baik dijual untuk pembangunan jalan tol didalam negeri maupun dijual ekspor kenegara tetangga, untuk menguranggi dampak curah hujan yang diperkirakan akan semakin tinggi maka hanya ada dua cara yang dapat dilakukan pemerintah, BUMN dan masyarakat, pertama usaha mitigasi yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah memperbaiki DAS Asahan dan memulihkan bantaran sungai.

Namun dampak positifnya akan dirasakan setelah 20-30 tahun yang akan datang yaitu ketika hutan betul-betul sudah baik. Memperbaiki DAS artinya memperkuat daya tahan lingkungan terhadap perubahan iklim. Kedua, usaha adaptasi yaitu mengeruk Sungai Asahan dan Sungai Silau, memperdalam drainasi kota dan desa serta membuat aturan yang tegas untuk melarang masyarakat membuang sampah sembarangan.

Untuk itu, fasilitas penunjang agar peraturan itu berjalan Pemerintah harus menyediakan fasilitas tempat sampah yang cukup, TPS serta TPA memperbaiki sistem pengelolaan sampah,” ujar Darma.

Selanjutnya Darma mengatakan, biaya pengerukan dapat diminmalkan apabila dilakukan pihak swasta atau PT. Pelindo bekerjasama dengan swasta. Karena pengerukan merupakan pekerjaan besar maka pengerukan bisa dilakukan konsorsium perusahaa-perusahaan yang berkompeten denga PT. Pelindo.

Maka dari itu, Pemerintah memberi izin khusus kepada swasta untuk dapat mengekspor lumpur dan pasir, manfaatkan sungai setelah dikeruk dapat ditingkatkan kewisata air atau wisata pulau sedimentasi yang akan menarik wisatawan. Tour of the river Asahan bisa dikembangkan yang dimulai dengan membuat jalur sepeda sepanjan turap dan bisa diteruskan diatas tanggul pencengah banjir. Dibeberapa tempat dapat dibangun tempat pebabatan perahu, cafe dan taman anak-anak serta kios oleh-oleh khas Tanjung Balai dan Asahan yang teratur yang disediakan Pemerintah dengan sewa,” tutur Darma Bakti MS. (Doni)

DIBACA 4.592 kali

Check Also

Bupati Deli Serdang Dukung Kecamatan Galang Jadi lokasi Percepatan Pembangunan Mebidangro

( pelitaekspres.com ), DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang  H Ashari Tambunan mendukung sepenuhnya wilayah kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *