Senin , September 23 2019
Home / NASIONAL / BURSA INOVASI DESA, HURA-HURA DITENGAH NESTAPA DESA-DESA

BURSA INOVASI DESA, HURA-HURA DITENGAH NESTAPA DESA-DESA

(pelitaekspres.com)-INDRAMAYU-Pemerintah telah menyalurkan dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini, sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi “Membangun dari pinggiran” dengan harapan dana desa mampu menjadi sebuah kekuatan untuk bersaing dalam persaingan ekonomi global. Dari tahun 2015 dana desa yang di salurkan ke desa-desa diseluruh Indonesia selalu meningkat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 6 tentang Desa, kewajiban pemerintah untuk menyalurkan dana desa adalah sebesar 10% dari APBN oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa dan masyarakat secara umum untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan Desa yang mandiri baik secara ekonomi dan administrasi.

Ketika perhatian pemeintah untuk membangun dari pinggiran atau desa-desa muncul beragam masalah yang variatif dan secara signifikan mengganggu tingkat keberhasilan dari program pemerintah untuk mewujudkan desa yang mandiri agar mampu menjadi pilar-pilar penyokong pembangunan dari pinggiran. Salah satu permasalahan yang timbul adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh desa-desa cenderung statis dan monoton, hal ini disinyalir karena ketidakmampuan desa mengoptimalkan potensi yang ada. Ketidakmampuan desa dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah peran Tim Pendamping Desa yang tidak memberikan fasilitasi dan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari penggalian potensi desa hingga menerjemahkan potensi desa untuk menjadi sebuah keuntungan finansial bagi desa atau bagi masyarakat desa. Tim Pendamping desa tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk membidangi tupoksi mereka, hal ini bisa saja disebabkan karena tidak ada evaluasi dan peningkatan kapasitas yang dilakukan Tenaga Ahli pendamping yang ada di tingkat kabupaten dan oleh satuan kerja tingkat provinsi.

Tenaga Ahli Pendamping tingkat kabupaten cenderung tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di kabupaten indramayu sehingga pemerintah kabupaten indramayu tidak memiliki aturan-aturan terkait potensi desa dan skala prioritas untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa-desa yang ada di kabupaten indramayu. Peran Tenaga Ahli yang tidak mampu memaksimalkan segala potensi yang ada bisa saja disebabkan oleh supervisi atau pengendalian yang tidak dilakukan oleh Dinas terkait, peran dinas sebagai supervisor untuk tenaga ahli tidak mampu dilakukan secara maksimal sehingga kegiatan yang ada di desa baik pembangunan dan pemberdayaan cenderung statis dan monoton serta tidak sesuai dengan potensi yang ada.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2015 Bupati wajib melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pembangunan desa, dan sudah diperjelas dalam peraturan bupati tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pembangunan desa yaitu melakukan evaluasi Rancangan APBDes sebelum di tetapkan menjadi APBDes. Sehingga disinyalir pembangunan yang tidak inovatif dan monoton merupakan hasil dari evaluasi APBDes yang dilakukan secara sembarang dan tidak mempertimbangkan potensi desa, kondisi geografis desa dan tingkat sumber daya manusia yang ada.

Apabila dilihat dari kegiatan Bursa Inovasi Desa yang menggunakan anggaran tidak sedikit adalah menjadi peluang bagi desa-desa untuk berinovasi dan mencari peluang mengembangkan potensi desa. Tetapi yang disajikan dalam bursa hanyalah produk-produk yang sudah ada dan bukan merupakan sebuah inovasi. Ini adalah output dari ketidakmampuan dan kegagalan dari beberapa pihak untuk mengoptimalkan program pemerintah. Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan oleh Tim Inovasi Kabupaten hanya untuk menghamburkan anggaran negara tanpa outcome kegiatan yang relevan, Tim Inovasi Kabupaten dan Tenaga Ahli tidak melakukan penelusuran terkait sumberdaya dan potensi yang ada di Kabupaten Indramayu sehingga kegiatan yang diselenggarakan miskin ide, minim inovasi. Ada ataupun tidak ada Bursa Inovasi Desa tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa apabila inovasi yang disajikan tidak relevan dan tidak berdasarkan riset dari akademisi setempat.

Desa membutuhkan inovasi yang relevan dan aman, relevan dengan sumber daya dan potensi yang mereka miliki kemudian telah dilakukan riset oleh akademisi setempat agar tidak menimbulkan permasalahan baru di desa. Dinas terkait dan Tenaga Ahli tidak mampu menerjemahkan kebutuhan desa di kabupaten Indramayu, setelah 5 tahun dana desa disalurkan belum ada satupun produk hukum tentang potensi desa yang disosialisasikan kepada masyarakat,” hal diatas di sebutkan oleh pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Pedesaan (LSM JAMPER),”

Sementara itu O’uhsj Dialambaqa direktur PKSPD (Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah) menyebutkan yang namanya DPMD, OTDES dan Inspektorat dengan APIPnya juga tak berguna jika kita pakai kacamata pemberdayaan,

“Negara dalam hal ini pemerintah pusat tidak tahu dan atau tidak paham apa akar masalahnya di desa, sehingga logika sesatnya bahwa dengan mengangkat sarjana pendamping desa dan tenaga ahli desa yg dikarbit itu dikira semua akan beres dan desa bisa berdaya. Penamping desa dan TA (tenaga ahli) itu sesungguhnya tidak penting bahkan tak ada gunanya apalagi kemampuan akademik dan kapasitasnya tidak terukur, tapi itu proyek politik nawacita.Itulah persoalan utamanya, sehingga lepas kendali dan luput pengawasan.”

“Persoalan berikutnya, yang namanya DPMD, OTDES dan Inspektorat dengan APIPnya juga tak berguna jika kita pakai kacamata pemberdayaan untuk keberdayaan. APIP yg menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan terhadap implementasi dana desa baik dalam hal regulasinya atau kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan desa dan dana desa seringkali tak berdaya.”

“Ketidakberdayaan APIP Inspektorat itu ada tiga hal, yaitu, pertama, kemampuanya jauh di bawah standar, terutama para auditornya. Kedua, mentalitasnya buruk atau bobrok jauh dari apa yang disebut dengan integritas. Ketiga, APIP tidak berdaya jika ada desa yang kuwunya dekat dengan penguasa pendopo. Jd tidak mau diaudit atau diperiksa.”

“Banyak atau mayoritas desa yang hingga belum mau benar mengikuti aturan, contoh kecilnya, kuwu tidak membuat atau pemampangkan perencanaan program kerjanya dengan adanya dana desa tersebut, itu kemudian dibiarkan oleh APIP sedangkan DPMD dan Otdes ya tidur saja. Belum lagi soal pertanggung jawaban dana desa, lagi lagi APIP tak berguna.”

“Jadi bagaimana desa mau berdaya dengan potensi desanya. BUMDes menjadi tak jelas juntrungannya. Belum lagi soal BPD dan LPMnya yang bermasalah secara kapasitas dan integritas. Jadi selama negara ini menjadi proyek politik tidak akan ada yang berdaya sekalipun gembar gembor pemberdayaan desa.”

“Belum lagi kita bicara soal matinya inovasi dan kreativitas, karena dari pusatnya pun serupa, kabupatenya pun serupa. Hingga kini setiap ganti kuwu ganti pula pamong desa dan para pengelola BUMDesnya dan itu semua dibiarkan.”(GTR/EM)

DIBACA 7.533 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *