(pelitaekspres.com) –JAKARTA- Dewan Kota Jakarta Utara mengkritik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait jabatan lurah di wilayah Jakarta Utara yang dibiarkan kosong.
Imbas dari kekosongan tersebut, pelayanan masyarakat menjadi serba lambat. Hal tersebut ditegaskan Dewan kota walikota utara Jakarta Utara Sidik. Menurut Sidik urgensi posisi lurah kosong ini terkait dengan pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai berbulan-bulan jabatan lurah kosong karena akan memperlambat pelayanan. Oleh karenanya, urgensinya posisi lurah sangat diperlukan untuk meng-cover pelayanan masyarakat karena masing-masing kelurahan itu memiliki karakteristik berbeda-beda termasuk juga warga masyarakatnya,” ungkap Sidik Selasa (18/7/2023).
Sidik juga menyesalkan, posisi lurah kosong ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) lurah di tempat lain.
“Kasihan dengan Plt lurah mengingat harus melayani karakter yang berbeda-beda dalam setiap waktu. Penjabat (Pj) Gubemur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus tahu bahwa di Jakarta Utara banyak kursi lurah yang kosong karena ditinggal pensiun” katanya.
Sebab, tambah Sidik, Pemprov DKI kurang peka terhadap hal ini, padahal berkaitan dengan pelayanan masyarakat di tingkat bawah.
“BKD semestinya sering turun ke kelurahan sehingga mengetahui kondisi di bawah,” jelasnya.
Terlebih, kata Sidik sebentar lagi akan menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. “Moga-moga nggak kedodoran itu Plt lurah karena semakin berat tugasnya, termasuk menjalankan program pemerintah yang tidak ada habisnya dijejalin kegiatan terus,” tandasnya.
Sekadar diketahui, kursi jabatan lurah kosong di antaranya, lurah Cilincing Semper Barat, lurah Kalibaru dan lurah Gading barat Kemudian lurah peluit lurah tugu utara DLL. (WBO)