(pelitaekspres.com) – PAPUA – Kepada media, Ketua Koalisi Afirmatif Pembangunan Papua Benyamin Wayangkau, SE, mengatakan bahwa berdasarkan data yang dihimpunnya di lapangan terkait desas-desus pemindahan gaji ASN Propinsi Papua.
Dari 36 OPD yang hampir jumlahnya mencapi 13 ribu lebih Pegawai Negeri, menyisahkan pertayaan dan kekecewaan yang sifatnya membingunkan dalam proses kebijakan dadakan dan misterius, tulis pesan rilis yang dikirim ke media Sabtu, 15/01/22.
Menurutnya bahwa telah ada banyak Pegawai yang sudah mengambil Kredit di Bank Papua sehingga mewajibkan mereka untuk membayar angsuran kredit Bank Papua melalui rekening gaji yg sudah ada di Bank Papua.
Kata aktifis GAMKI Papua ini, serta merta keluarlah kebijakan yang di pandang tidak jelas acuan hukumnya untuk mengalikan KASDA Propinsi Papua serta di ikutkan dengan pengalihan pembayaran gaji pegawai dari Bank Papua melalui Bank Mandiri, membuat mekanisme pembayaran kredit selama ini jadi kacau antara Bank Papua dengan Pegawai Negeri sebagai NASABA utama sebagaimana di utarakan oleh beberapa Bendahara Gaji dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Papua, urainya.
Benny sapaanya, bahwa bukan saja permasalahan itu di hadapi para Bendahara Gaji, bagi Kami Forum Kebijakan Afirmatif Pembangunan Provinsi Papua menilai bahwa ” ada upaya – upaya yang sedang di lakukan oleh kelopok atau segelintir elit untuk bermain dalam kasus ini untuk mendapat keuntungan dari proses ini, duga bung Benny penu yakin.
Menurutnya ‘’misalnya saja bisa dengan dijanjikan mendapat Fee dari Upaya Pengalihan ini ke Bank Mandiri, maka Bank mandiri memberi Bonus bagi yang bersangkutan’’.
Dalam bisnis maka segmentasi pasarnya bisa seperti itu karena ASN itu Pasar Potensial bagi bagi Bank, coba di bayangkan ini ada 13 ribu Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, mulai dari SEKDA sampai pada jajaran terendah di 36 OPD ini, sudah berapa ratus Milyar Gaji Pegawai itu.
Ucapnya lagi bahwa ketika melihat ada proses dramatisir yang sedang terjadi untuk pengalihan KASDA Provinsi yang di ikutkan dengan pemindahan pembayaran Gaji Pegawai Melalui Bank Mandiri, katanya.
Hal ini di tandai dengan ketidak jelasan instruksi tanpa dasar hukum semacam surat yang jelas, karena ketika kami FKAPP mengkonfirmasi dasar Putusan Pemindahan Pembayaran Gaji ini, beberapa Bendahara OPD tidak memiliki Surat Perintah atau Surat Keputusan Gubernur yang kemudian di intruksikan lanjut melalui Kepala – kepala OPD.
Hal ini katanya tidak ada dan tidak jelas, instruksi hanya bersifat edaran via WA tanpa ada kop surat Pemda Provinsi, dari pimpinan siapa juga belum jelas yang bertandatangan, hanya tembusanya kepada Kepala Inspektorat, Sekda Propinsi Papua, Kepala BPKAD, tiga Oknum itu saja yg mendapat tembusan surat, yang isinya Keputusan Gubernur Nomor 188.4 / 347 / tahun 2021 tentang Penunjukan Bank Mandiri tetapi isi surat secara fisik tidak ada di kami para Bendahara Gaji dan Kepala OPD.
Kepada media, bung Benny menyampaikan bahwa “jika terjadi Pemindahan Pembayaran Gaji sebanyak 13 ribu ASN Provinsi Papua, maka hal ini akan berdampak sangat buruk pada perkembangan dan pertumbuhan Bank Papua di Negeri Cendrawasi ini, tuturnya.
Karena akan mempengaruhi Portofolio Kredit sebesar 60% dari Bank Papua, akan muncul kredit macet yang luar biasa, Bank Papua akan kesulitan mendapat cadagan modal untuk menutupi kekurangannya, dan sudah pasti bahwa rasio LDR Bank Papua akan menurun drastis.
Resiko tinggi akan di pikul perusahan daerah yang bernama PT. Bank Papua ini, sudah pasti Perusahan ini akan mengurangi beban pembiayaannya dengan langkah mengurangi jumlah karyawan (bisa dirumahkan), atau Bank Papua bisa di Marger. dampak dari kolapsnya Bank Papua.
Menurut kami, akan ada banyak anak – anak asli Papua yang bekerja sebagai Karyawan Bank Papua jadi Korban karena soal ini. Apakah pimpinan daerah harus pertaruhkan hal ini? Saya menyarankan agar kelompok kepentingan yang mau bermain soal ini tolong hentikan niat busukmu, jangan karena soal perut sendiri lalu korbankan banyak Orang Papua di sini.
Dampaknya cukup luas jika terjadi pemindahan, misalnya akan berpengaruh juga pada pegawai – pegawai yang bertugas di daerah – daerah terpencil yang mana Bank Mandiri tidak beroperasi, Bank Mandiri tidak terjangkau. sementara proses pencairan Dana Desa yang selama ini dilakukan melalui Bank Papua, karena perpindahan Kas Daerah tadi.
Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno mengatakan “Jangan sekali – kali melupakan sejarah” (Jas Merah) dalam Pidatonya. ada hal penting yang harus di ingat oleh seluruh pengambil kebijakan di negeri ini, baik Gubernur, Wagub, Sekda, Kepala – kepala OPD Se Tanah Papua.
Secara moril bahwa Bank Papua ada dan berdiri karena Visi yang besar terhadap daerah atau tanah ini sebagai mana dia ada, andilnya dalam pembangunan daerah sudah cukup membantu membangun negeri ini, sehingga “Mari kita seluruh Orang Papua memberi penguatan guna eksistensi Bank Papua di Negeri Cendrawasih ini, tutur Benyamin Wayangkau, SE, Ketua FKAPP menutup isi pesannya kepada media. (ed. Zack)