Selasa , Juli 17 2018
Home / EKONOMI / Pemerintah Replikasi PerpuSeru seluruh Indonesia

Pemerintah Replikasi PerpuSeru seluruh Indonesia

(pelitaekspres.com) – YOGYAKARTA – Sejak November 2011, Coca-Cola Foundation Indonesia (CCAI) meluncurkan program PerpuSeru (Perpustakaan Seru).

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) yang didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019 akan mereplikasi program PerpuSeru untuk menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan.

Hingga saat ini program PerpuSeru telah berada di 18 provinsi, 104 perpustakaan  Kabupaten, 768 perpustakaan Desa dan telah memberikan dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat. Perpusnas RI didukung oleh Bappenas mulai melakukan replikasi PerpuSeru di 60 perpustakaan kabupaten pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Bappenas telah menyetujui program PerpuSeru untuk masuk ke dalam Prioritas Nasional.

“Suatu kebanggaan bagi Coca-Cola Foundation Indonesia untuk menjadi pionir transformasi Perpustakaan di Indonesia . PerpuSeru pada hakikatnya menginisiasi terjadinya perubahan paradigma tentang perpustakaan, peningkatan kapasitas, menstimulasi inovasi dan kreasi layanan Perpustakaan, dengan sasaran memberikan dampak perubahan kualitas hidup bagi dirinya dan masyarakat sekitar”, ujar Titie Sadarini, Chief Executive Coca-Cola Foundation Indonesia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) yang telah menjadi mitra PerpuSeru selama ini mengungkapkan, “PerpuSeru telah menyebarkan kisah-kisah sukses mereka yang memanfaatkan layanan perpustakaan.

“Kesuksesan PerpuSeru menarik perhatian Pemerintah untuk kemudian mendorongnya menjadi kegiatan prioritas nasional bertajuk Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial, karena membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Literasi”, ujar Drs. Muhammad Syarif Bando, MM, Kepala Perpusnas RI.

Perpustakaan memainkan peran penting sebagai pembentuk literate society, di mana PerpuSeru menjadi bagiannya. Saat ini, literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang memiliki dampak sosial ekonomi. Pemerintah mendorong kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2019) menjadi kegiatan Prioritas Nasional.

Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran perpustakaan dalam pembangunan sosial- ekonomi”, ujar Didik Darmanto, Sos, M.PA selaku Kepala Sub Direktorat Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (rls)

DIBACA 2.679 kali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *